China Marah karena G7 Ikut Campur Urusan Hong Kong
CNN Indonesia
Selasa, 27 Agu 2019 17:42 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- China mengecam pernyataan bersama para pemimpin negara G7 yang sepakat mendukung otonomi Hong Kong. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, mengatakan Beijing menolak dengan tegas pernyataan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan negara anggota G7 yang disepakati dalam pertemuan di Biarritz, Perancis, pada akhir pekan lalu.
Menurut Geng, negara G7 telah "ikut campur" dan "menyembunyikan niat jahat" dengan mengeluarkan pernyataan tersebut.
"Kami telah berulang kali menekankan bahwa urusan Hong Kong adalah murni urusan dalam negeri China dan bahwa tidak ada pemerintah, organisasi, atau individu asing yang memiliki hak untuk campur tangan," kata Geng dalam jumpa pers rutin di Beijing, Selasa (27/8).
Inggris, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Amerika Serikat sepakat mendukung otonomi Hong Kong dalam pertemuan G7 kemarin.
Dukungan itu diberikan guna merespons demonstrasi besar-besaran yang telah terjadi sejak awal Juni lalu di Hong Kong.
"G7 menekankan kembali eksistensi dan pentingnya perjanjian antara Inggris dan China tahun 1984 tentang Hong Kong," bunyi pernyataan bersama negara G7.
Selain mendukung otonomi Hong Kong, negara G7 juga mendorong para demonstran menghindari kekerasan dalam pernyataan itu.
Jutaan orang dilaporkan telah turun ke jalanan Hong Kong sejak tiga bulan terakhir, hingga membuat wilayah itu jatuh ke dalam krisis politik terparah sejak 1997 lalu. Saat itu Inggris menyerahkan kekuasaannya terhadap Hong Kong kepada China.
Awalnya, para demonstran menuntut pemerintah membatalkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Ekstradisi, yang memungkinkan tersangka sebuah kasus diadili di negara lain, termasuk China.
Sebagian besar unjuk rasa berujung ricuh hingga aparat harus menembakkan gas air mata dan melemparkan granat untuk memecah massa. Demonstran bahkan sempat melumpuhkan Bandara Internasional Hong Kong, bandara tersibuk ke delapan di dunia, selama dua hari.
[Gambas:Video CNN]
Meski Pemimpin Hong Kong Carrie Lam telah membatalkan RUU itu, para pedemo masih tak puas dan menuntut dirinya mundur. Lambat laun, tuntutan para demonstran semakin berkembang yakni ingin membebaskan Hong Kong dari China. (rds/ayp)
Pernyataan itu disampaikan negara anggota G7 yang disepakati dalam pertemuan di Biarritz, Perancis, pada akhir pekan lalu.
Lihat juga:Negara G7 Sepakat Dukung Otonomi Hong Kong |
"Kami telah berulang kali menekankan bahwa urusan Hong Kong adalah murni urusan dalam negeri China dan bahwa tidak ada pemerintah, organisasi, atau individu asing yang memiliki hak untuk campur tangan," kata Geng dalam jumpa pers rutin di Beijing, Selasa (27/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dukungan itu diberikan guna merespons demonstrasi besar-besaran yang telah terjadi sejak awal Juni lalu di Hong Kong.
"G7 menekankan kembali eksistensi dan pentingnya perjanjian antara Inggris dan China tahun 1984 tentang Hong Kong," bunyi pernyataan bersama negara G7.
Jutaan orang dilaporkan telah turun ke jalanan Hong Kong sejak tiga bulan terakhir, hingga membuat wilayah itu jatuh ke dalam krisis politik terparah sejak 1997 lalu. Saat itu Inggris menyerahkan kekuasaannya terhadap Hong Kong kepada China.
Awalnya, para demonstran menuntut pemerintah membatalkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Ekstradisi, yang memungkinkan tersangka sebuah kasus diadili di negara lain, termasuk China.
Sebagian besar unjuk rasa berujung ricuh hingga aparat harus menembakkan gas air mata dan melemparkan granat untuk memecah massa. Demonstran bahkan sempat melumpuhkan Bandara Internasional Hong Kong, bandara tersibuk ke delapan di dunia, selama dua hari.
[Gambas:Video CNN]
Meski Pemimpin Hong Kong Carrie Lam telah membatalkan RUU itu, para pedemo masih tak puas dan menuntut dirinya mundur. Lambat laun, tuntutan para demonstran semakin berkembang yakni ingin membebaskan Hong Kong dari China. (rds/ayp)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK