RI Mengaku Telah Dialog dengan PBB Jelaskan Situasi di Papua

CNN Indonesia | Kamis, 05/09/2019 10:37 WIB
RI Mengaku Telah Dialog dengan PBB Jelaskan Situasi di Papua Suasana kericuhan saat aksi massa dibubarkan oleh petugas kepolisian di Jayapura, Papua. (ANTARA FOTO/Dian Kandipi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Luar Negeri RI menyebut pemerintah telah berdialog dengan Komisi Tinggi HAM PBB (OHCHR) untuk menjelaskan situasi di Papua tak lama setelah kerusuhan berlangsung.

"Segera setelah terjadinya peristiwa di Papua, diplomat Indonesia di kantor Perwakilan Tinggi RI di Jenewa melakukan serangkaian pertemuan dan komunikasi dengan pejabat kantor KTHAM. Pertemuan untuk memberi gambaran yang lebih akurat terkait situasi di Papua, mengingat ada berbagai distorsi pemberitaan yang tidak mencerminkan situasi sebenarnya dan latar belakang kejadian," kata Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib, melalui pernyataan yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (5/9).

Dalam pertemuan dengan kantor KTHAM, Indonesia menyampaikan perkembangan situasi dan upaya untuk meredam kerusuhan termasuk dialog dan persuasi.

Hasan mengatakan Indonesia juga menyampaikan bahwa aparat keamanan "telah bertindak secara profesional dan menghindari penggunaan kekerasan dalam menghadapi massa."

Dalam pertemuan itu, papar Hasan, Indonesia juga menjelaskan pembatasan akses internet di Papua dilakukan pemerintah demi mencegah penyebaran hoaks atau berita palsu yang dapat memperkeruh suasana.

[Gambas:Video CNN]

"Baik Presiden RI maupun jajaran pemerintah pusat dan daerah, termasuk elemen masyarakat di Indonesia sangat menyesalkan terjadinya insiden rasisme di Malang dan Surabaya yang telah memantik protes massa di Papua," kata Hasan merujuk pada insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang.

Pernyataan tersebut dikeluarkan menyusul sorotan komunitas internasional terkait demonstrasi rusuh di sejumlah wilayah di Papua sejak 19 Agustus hingga akhir pekan lalu.

Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan kantor Majelis Rakyat Papua di Jayapura dilaporkan dibakar massa pada pekan lalu. Kerusuhan juga sempat terjadi di depan kantor Bupati Deiyai hingga menewaskan sejumlah warga sipil.

KTHAM PBB akhirnya angkat suara menanggapi situasi di Papua. Komisioner HAM PBB Michelle Bachelet mengungkapkan kekhawatirannya terhadap peningkatan kekerasan yang terjadi di Provinsi Papua, terutama kematian sejumlah warga dan pasukan keamanan selama demonstrasi berlangsung.

"Ini adalah bagian dari tren yang telah kami amati sejak Desember 2018 lalu dan kami telah mendiskusikan keprihatinan kami dengan pihak berwenang Indonesia. Seharusnya tidak ada tempat untuk kekerasan semacam itu di Indonesia sebagai negara demokratis dan beragam," kata Bachelet melalui pernyataan di situs kantornya, Rabu (4/9).


(rds/dea)