Tiga Balita Anak TKI Tak Berizin Dipulangkan dari Taiwan

Jakarta, CNN Indonesia -- Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei dan Kementerian Luar Negeri RI memulangkan tiga balita yang merupakan anak dari Pekerja Migran Indonesia (PMI) tanpa izin resmi dari Taiwan pada Jumat (20/9).

"Ketiga balita yang dipulangkan merupakan anak dari PMI perempuan yang bekerja secara tidak resmi di Taiwan," ujar Eva Odameng selaku perwakilan dari KDEI Taipei yang mengantar anak-anak tersebut dari Taiwan, berdasarkan keterangan tertulis dari Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu Joedha Nugraha, Sabtu (21/9)

Lihat juga: 14 WNI Korban Pengantin Pesanan di China Dipulangkan

Menurut Eva, ketiadaan izin resmi dan status keimigrasian orang tua dari tiga balita itu membuat mereka tak bisa mendapatkan jaminan kesehatan di Taiwan.

"Selain tidak bisa mendapatkan akses jaminan kesehatan dari otoritas Taiwan, anak-anak ini juga rentan diadopsi secara sepihak karena ketidakjelasan statusnya," ucap dia.

Pihaknya pun memulangkan ketiganya sesuai amanat UU tentang Perlindungan Anak. Setibanya di Indonesia, ketiga balita tersebut diserahterimakan ke Kementerian Sosial.

Lihat juga: TKW Indramayu Putus Kontak 13 Tahun di Qatar Tanpa Gaji

"Untuk selanjutnya menjalani program reintegrasi dengan keluarganya di daerah asal," imbuhnya.

Berdasarkan pemantauan KDEI Taipei, jumlah anak PMI yang lahir di Taiwan terus meningkat. Anak-anak PMI tersebut banyak dititipkan ke panti asuhan yang sebenarnya bukan khusus anak. Karena jumlahnya yang terus meningkat, panti asuhan tidak lagi dapat menampungnya.

"Ditengarai sebagian besar dari anak-anak tersebut lahir di luar nikah dari Ibu WNI tanpa ijin tinggal resmi. Kondisi ini menyulitkan pemenuhan hak-hak anak, antara lain identitas diri dan pendidikan," kata Eva.

Lihat juga: Aniaya Bayi Majikan hingga Tewas, TKI Dibui 7,5 Tahun

Didi Sumedi, Kepala KDEI Taipei, mengatakan pencegahan hal-hal semacam ini bisa dilakukan lewat pemberian pengetahuan soal hukum di negara tujuan kepada PMI.

"Dan memahami dampak negatif perkawinan tidak resmi terhadap kesejahteraan anak," lanjutnya.

[Gambas:Video CNN] (dea/arh)