PBB Minta Indonesia Tetap Lindungi Hak Anak yang Ikut Demo

CNN Indonesia | Selasa, 01/10/2019 20:17 WIB
PBB Minta Indonesia Tetap Lindungi Hak Anak yang Ikut Demo Ilustrasi massa pelajar terlibat bentrok dengan polisi di depan gedung BPK Pejompongan, Jakarta. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) meminta pemerintah Indonesia tetap menjunjung tinggi hak anak-anak yang ikut demonstrasi selama sepekan terakhir.

UNICEF meminta pihak berwenang Indonesia tetap memberikan kebebasan berekspresi dan menjamin keamanan anak-anak dari kekerasan dan intimidasi menurut hukum nasional dan internasional selama mereka berunjuk rasa.


"Kita harus tetap waspada dalam menegakkan dan melindungi hak-hak anak setiap saat. Anak-anak dan remaja di Indonesia memiliki hak mengeskpresikan diri dan terlibat dialog dalam masalah yang mempengaruhi mereka," kata Perwakilan UNICEF Debora Comini melalui pernyataannya pada Selasa (1/10).


"Kita harus bisa memastikan anak-anak menerima dukungan di waktu dan cara yang tepat ketika mereka berhubungan dengan hukum," ujarnya. 

Mahasiswa dan pelajar di sejumlah kota terutama Jakarta turun ke jalan sejak 23 September lalu untuk menggelar aksi protes menolak pengesahan sejumlah rancangan undang-undang yang dinilai kontroversial seperti Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU KPK.

[Gambas:Video CNN]

Ratusan orang yang terlibat demo ditangkap kepolisian, termasuk mahasiswa dan pelajar selama unjuk rasa yang berlangsung rusuh. Dua orang mahasiswa di Kendari bahkan tewas tertembak saat demo.

UNICEF juga mengangkat  sejumlah laporan yang menyebutkan ada anak-anak yang ditahan kepolisian selama lebih dari 24 jam.

Cominio menuturkan Konvensi PBB tentang Hak Anak mengakui kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai bagi anak-anak. Hal itu, menurutnya, sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia yang juga menjamin hak setiap anak di Indonesia untuk berbicara dan pendapatnya didengar, termasuk dalam masalah politik.


Comini juga meminta perhatian kepada pihak berwenang Indonesia untuk menjadikan penahanan dan pemenjaraan sebagai opsi terakhir jika harus menghukum anak-anak yang terlibat pidana.

"Demonstrasi yang terjadi belakangan mengingatkan kita tentang perlunya menciptakan peluang berarti-baik online maupun offline-bagi anak-anak dan remaja untuk mengekspresikan pandangan mereka secara damai dan bebas di Indonesia," kata Comini.


"Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia menetapkan bahwa perampasan kebebasan dan pemenjaraan adalah pilihan terakhir. Penangkapan anak di bawah 18 tahun harus dilakukan maksimal 24 jam," ujarrnya. (rds/dea)