Pemerintah Kolombia Janji Temui Pedemo Akhiri Protes Panjang

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Kolombia mengatakan tengah mempersiapkan pertemuan dengan pemimpin demonstran anti-pemerintah. Di saat bersamaan, pemerintah meminta demonstran membatalkan rencana aksi protes nasional pada Rabu (4/12).

"Kami siap bertemu dengan mereka [demonstran] siang ini (Senin) atau besok untuk membahas keluhan mereka," ungkap Diego Molano, pejabat senior sekaligus pihak negosiator dari pemerintahan Presiden Ivan Duque.

Komite Pemogokan Nasional yang terdiri dari serikat pekerja, mahasiswa, dosen, dan kelompok masyarakat adat dalam surat terbuka menyatakan terbuka untuk dialog dengan pihak pemerintah.

Lihat juga: Spanyol Sita Kapal Selam Berisi Kokain

Namun hal itu bukan berarti mereka akan menghentikan aksi protes terhadap kebijakan Duque. Sebelumnya aksi demonstrasi skala nasional dilakukan pada 21 November lalu.

"Kami memberit tahu Komite bahwa pemerintah Presiden Duque sepenuhnya siap untuk berdialog, tanpa ultimatum, tanpa tekanan, untuk kebaikan Kolombia," ujarnya seperti dilansir AFP.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya para pemimpin aksi demonstrasi telah melakukan pertemuan dengan pemerintah Duque pada 26 november lalu. Dalam pertemuan tersebut mereka memberikan 13 tuntutan, salah satunya penarikan reformasi pajak.

Disamping itu, demonstran juga menyerukan pemerintah mengambil sikap atas polisi anti huru-hara ESMAD yang bersikap beringas kepada pedemo. Pekan lalu, Dilan Cruz, pedemo berusia 18 tahun menjadi korban setelah kepalanya dipukul menggunakan tabung gas air mata.

Lihat juga: Jejak OPM hingga China Tolak Kapal Perang AS

Duque mengatakan telah memenuhi sebagian tuntutan reformasi pajak dengan mengumumkan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai sebesar 20 persen bagi perusahaan yang merekrut karyawan dari generasi muda.

Pengunjuk rasa turun ke jalan sejak 11 November lalu di sejumlah kota seperti Bogota, Medellin, hingga Cali.

Demonstran memprotes kemungkinan perubahan upah minimum, pensiun, dan privatisasi perusahaan-perusahaan negara. Para pedemo juga geram dengan penanganan korupsi yang dinilai lemah, pembunuhan aktivis hak asasi manusia yang terus terjadi. (evn/evn)