Parlemen Inggris Kembali Gelar Voting RUU Brexit

Jakarta, CNN Indonesia -- Parlemen Inggris hari ini akan menggelar pemungutan suara terkait rancangan undang-undang pengunduran diri dari Uni Eropa (Brexit) yang diajukan Perdana Menteri Boris Johnson. Hal ini akan menentukan apakah Inggris bakal hengkang dari blok tersebut pada 31 Januari 2020 mendatang atau kembali mundur.

Seperti dilansir Associated Press, Jumat (20/12), dalam pidato pembukaan sidang, Johnson menyatakan akan tetap menaati janji untuk bisa membawa Inggris keluar dari blok tersebut pada 2020.

Lihat juga: AS Dukung Brexit, Siap Jalin Kesepakatan dengan Inggris

"Brexit akan dilakukan, dan kita akan melaluinya. Kejadian selama 3,5 tahun ini akan berakhir dan kita akan maju bersama-sama," kata Johnson.

Johnson meyakini dia bisa meloloskan RUU itu dengan bantuan 80 orang anggota, dari 650 kursi di Majelis Rendah.

Isi RUU tersebut menyatakan Inggris akan mundur dari keanggotaan Uni Eropa pada 31 Januari 2020. Sedangkan seluruh negosiasi perdagangan dengan Uni Eropa dan negara anggotanya akan berakhir pada Desember 2020.

Sejumlah pakar ekonomi pesimis Uni Eropa dan Inggris akan bisa menyepakati sejumlah perjanjian perdagangan hanya dalam tempo 11 bulan. Namun, Johnson berkeras tetap akan membawa Inggris keluar dari Uni Eropa untuk mengakhiri kemelut politik selama 3,5 tahun.

[Gambas:Video CNN]

Hal ini membuat banyak pengusaha cemas bahwa Inggris akan meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan. Jika situasi itu terjadi, maka dikhawatirkan bakal membuat kekacauan proses perdagangan dengan Uni Eropa dan bisa menyeret Inggris ke dalam resesi ekonomi.

Di dalam RUU tersebut, Johnson menghapus pasal yang mulanya dicantumkan untuk membolehkan anggota Parlemen bisa terlibat dalam perundingan dagang dengan Uni Eropa di masa mendatang. Mulanya pasal itu dibuat untuk meraih dukungan dari kelompok oposisi.

Pemimpin Partai Buruh, Jeremy Corbyn, sempat menyatakan sebanyak 203 anggotanya di Parlemen akan menentang RUU itu. Dia mengatakan pemerintah di bawah kepemimpinan Johnson mengambil langkah ceroboh untuk nasib negara kita.

Jika diloloskan, RUU itu nantinya harus seharusnya diratifikasi oleh Wakil Presiden Parlemen Eropa, Pedro Silva Pereira, pada 29 Juni. Setelah itu, Inggris masih menjadi anggota Uni Eropa tetapi tanpa hak-hak dan kewajiban yang didapat atau harus dipenuhi sampai akhir 2020.

Lihat juga: Memahami Brexit dari Mata Empat Sahabat

Inggris menggelar jajak pendapat untuk menentukan apakah akan tetap atau keluar dari Uni Eropa tiga tahun lalu. Sejak itu pendahulu Johnson, Theresa May, mencoba meloloskan RUU Brexit dengan Parlemen tetapi gagal.

May akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya dan digantikan oleh Johnson setelah melalui pemilihan umum. (ayp/ayp)