Soal Natuna, DPR Soroti Kusutnya Aturan dan Tugas TNI-Bakamla

CNN Indonesia | Senin, 13/01/2020 18:22 WIB
DPR mengkritik banyaknya aturan dan tumpang tindih kewenangan TNI AL-Bakamla terkait polemik Natuna. DPR mengkritik banyaknya aturan dan tumpang tindih kewenangan TNI AL, Polisi Air dan Bakamla terkait polemik Natuna. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sukamta, mengkritik adanya tumpang tindih kewenangan pengamanan laut antara TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Polisi Air. Menurutnya, ketidakjelasan undang-undang dalam mengatur pihak yang berwenang menindak pelanggaran di wilayah laut oleh pihak asing ini turut menghambat pengamanan perairan Indonesia, termasuk di perairan Natuna yang sempat memanas diterobos kapal nelayan China.

"Yang perlu diperhatikan adalah saling rebutan kewenangan pengamanan laut antara Angkatan Laut, Bakamla RI, dan polisi air," kata Sukamta saat menjadi pembicara dalam diskusi soal kisruh Natuna di Jakarta pada Senin (13/1).


"Bakamla selain tidak jelas tugasnya, kantor dan armadanya juga belum jelas. Kalau kita lihat China, ukuran kapal coast guard-nya saja lebih besar dari kapal KRI kita," ucapnya menambahkan.


Menurut Sukamta, pemerintah harus segera memperjelas lembaga yang berwenang dalam menindak dan menegakkan hukum setiap pelanggaran terhadap perairan Indonesia. Sukamta juga mengangkat masalah terkait perbedaan pendapat dalam pemerintah terkait penanganan isu Natuna dan pengamanan laut secara luas.

Sukamta memaparkan ada 24 undang-undang dan dua peraturan pemerintah yang mengatur keamanan laut. Namun, puluhan dasar hukum itu tak menjelaskan secara rinci siapa yang berwenang dalam melakukan penindakan, penyelidikan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di perairan Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

"Banyak sekali yang atur keamanan laut tapi tugasnya tidak pernah jelas, jadi multi agency tapi tidak jelas tugasnya. Yang kami harapkan adalah single agency tapi multi task dalam penegakan hukum di laut," kata Sukamta.

Senada dengan Sukamta, Pendiri dan CEO Indonesian Ocean Justice Initiative, Mas Achmad Santosa, mengatakan seluruh lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengamanan laut harus kompak dan bekerja sama dalam merespons pelanggaran keamanan di perairan Indonesia.

Achmad juga menuturkan seluruh lembaga terkait diharapkan bisa melaksanakan patroli terkoordinasi untuk benar-benar mengamankan laut Indonesia secara lebih efektif.


"Pemerintah juga memang harus satu suara dalam menindak pelanggar kelautan dan sayangnya ini dimanfaatkan China dalam kasus Natuna ini," ucap Achmad. (ayp/ayp)