Pemerintah Rusia Mundur Usai Putin Ubah Konstitusi

Jakarta, CNN Indonesia -- Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev mengumumkan bahwa pemerintah mengundurkan diri setelah Presiden Vladimir Putin mengusulkan reformasi konstitusi besar-besaran. 

Reformasi itu kabarnya dapat memperpanjang cengkeraman kekuasaan Putin setelah dua periode jabatan.

Melalui pernyataan, Medvedev mengindikasikan bahwa seluruh anggota pemerintah mundur untuk memuluskan jalan Putin mereformasi konstitusi.

Lihat juga: Aksi Intel Rusia di Sidang Pemakzulan Trump

"Presiden Putin menguraikan sejumlah perubahan mendasar pada konstitusi, perubahan signifikan tidak hanya pada sejumlah pasal tapi juga pada keseimbangan kekuasaan dalam pemerintah secara keseluruhan," kata Medvedev dalam pidato yang disiarkan televisi pemerintah Rusia, Rabu (15/1).

"Dalam konteks ini, sudah jelas bahwa kami sebagai pemerintah harus memberikan presiden negara kita kesempatan untuk membuat semua keputusan yang diperlukan untuk ini. Dan dalam kondisi ini, saya percaya bahwa ini jalan yang benar sesuai dengan pasal 117 dalam konstitusi," ucapnya menambahkan.

Putin berterima kasih kepada seluruh anggota pemerintah atas kontribusi mereka selama ini. Meski begitu, ia juga mencatat bahwa tak semua pekerjaan pemerintah berhasil.

Putin mengaku akan bertemu dengan masing-masing anggota kabinet dalam waktu dekat. Medvedev, tangan kanan Putin, juga termasuk yang akan ikut pengunduran diri massal dalam pemerintah Rusia ini.
[Gambas:Video CNN]
Putin dikabarkan menunjuk Kepala Layanan Perpajakan Federal Rusia, Mikhail Mishustin, untuk menggantikan Medvedev sebagai perdana menteri.

"Dengan persetujuannya, (Putin) mengajukan pencalonan Mishustin untuk jabatan PM agar dipertimbangkan oleh State Duma (lembaga legislatif Rusia)," bunyi pernyataan Kremlin.

Pengumuman mengejutkan ini datang setelah Putin mengajukan amandemen konstitusi. Dalam amandemen itu, Putin berencana memperkuat kekuasaan perdana menteri dan parlemen dengan mengorbankan kewenangan kepresidenan.

Amandemen itu diumumkan dalam pidato tahunan presiden pada Rabu pekan ini. Putin sepakat bahwa tidak ada yang boleh jadi presiden lebih dari dua periode berturut-turut.

Lihat juga: Rusia Sebut Alutsista Mereka Kini Lebih Unggul dari AS

Dengan amandemen ini, kekuasaan tertinggi presiden akan diambil alih oleh parlemen. Spekulasi tentang pergeseran kekuasaan ini memang telah lama muncul di Rusia.

Dikutip dari CNN, sejumlah kritikus Putin berasumsi bahwa perubahan konstitusi ini dilakukan Putin sebagai skenario untuk mempertahankan jabatannya sebagai penguasa Rusia setelah masa jabatan berakhir pada 2024.

Dengan amandemen ini, Putin bisa mengganti status jabatannya dari presiden menjadi perdana menteri dengan kekuasaan yang diperluas.

Lihat juga: Putin Anggap Pemakzulan Trump Didasarkan Alasan Dibuat-buat

Perubahan konstitusi juga pernah dilakukan Putin untuk mengamankan jabatannya pada 2008 lalu. Saat itu, ia bertukar tempat dengan perdana menteri untuk menghindari ketentuan konstitusional yang melarang orang yang sama untuk menjalani dua masa jabatan presiden berturut-turut. (rds/dea)