Trump Sebut AS Hemat Uang Usai Filipina Setop Pakta Militer

CNN Indonesia | Jumat, 14/02/2020 04:39 WIB
Trump Sebut AS Hemat Uang Usai Filipina Setop Pakta Militer Presiden AS Donald Trump. (Nicholas Kamm / AFP)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku tidak masalah dengan keputusan Filipina mengakhiri kerja sama militer. Kata dia, hal itu justru akan membuat AS hemat uang.

"Jika mereka ingin melakukan itu, tidak apa-apa, kami bisa menghemat banyak uang," kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih, seperti dikutip dari AFP, Kamis (13/2).

Meski demikian, Trump mengklaim hubungan dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte tetap terjalin dengan baik.



Filipina pada Selasa lalu mengumumkan keputusan keluar dari perjanjian militer dengan AS atau Visiting Forces Agreement (VFA).

VFA yang ditandatangani pada 1998 memberikan status hukum bagi kehadiran ribuan pasukan AS di tanah Filipina untuk latihan militer dan operasi kemanusiaan.

Sebenarnya ancaman keluar dari perjanjian itu disampaikan Duterte sejak 2016 lalu, dengan tujuan mengembangkan hubungan dengan Rusia atau China.

Hal itu kemudian ditegaskan lagi pada Januari kemarin, setelah AS membatalkan visa perjalanan senator dan mantan kepala polisi nasional Ronald Dela Rosa.

[Gambas:Video CNN]

Pejabat Filipina menduga pembatalan visa itu dipicu oleh kebijakan perang narkoba Filipina yang dipimpin Dela Rosa. Perang terhadap narkoba itu telah menewaskan ribuan orang yang sebagai besar pengedar.

Sejak masalah visa muncul, Duterte melarang anggota kabinet pergi ke AS. Dia bahkan menolak undangan Trump ke pertemuan puncak Asia Tenggara di Las Vegas pada Maret mendatang.


Ancaman Terorisme

Berbeda dengan Trump, Perwira Tinggi Militer AS di Asia-Pasifik Laksamana Philip Davidson mengingatkan bahwa berakhirnya pakta keamanan itu akan menghambat operasi militer melawan terorisme khususnya di Pulau Mindanao.

Karena itu dia berharap Duterte memikirkan lagi rencana tersebut.


"Kemampuan kami untuk membantu Filipina dalam memerangi ekstremis di selatan dan kemampuan untuk melatih dan beroperasi akan terhambat dengan adanya keputusan itu," kata Davidson. (dea)