Perpanjangan lockdown pertama dilakukan pada 30 April untuk tiga negara bagian yakni Marashta, Punjab, dan Odisha setelah ada penambahan kasus baru corona.
Sementara perpanjangan kedua berlaku nasional hingga 3 Mei lalu. Selama masa lockdown, pemerintah membatasi operasional sektor pelayanan publik, termasuk air, listrik, layanan kesehatan, pemadam kebakaran, hingga toko kelontong.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kini, India mulai memasuki masa new normal dengan menerapkan serangkaian kebijakan bagi warga di saat kembali beraktivitas.
Pesan tiket daring hingga aplikasi monitor pergerakan
Mengutip Live Mint, terhitung sejak Senin (11/5) layanan transportasi termasuk kereta api secara bertahap diizinkan beroperasi mulai Selasa (12/5).
Warga yang hendak menggunakan layar transportasi hanya bisa memesan tiket secara daring melalui situs atau aplikasi IRTC. Tak ada penjualan tiket secara langsung di loket stasiun kereta api.
Seluruh warga yang keluar rumah diharuskan untuk mengenakan masker dan memasang aplikasi pelacakan mobilitas, Aarogya Setu dalam ponselnya.
Foto: CNN Indonesia/FajrianInsert Artikel - Waspada Virus Corona |
Selama di perjalanan, sekitar 15 kereta kemungkinan tidak lagi menyediakan selimut bagi para penumpang. Cara ini dilakukan untuk mengurangi kemungkinan penyebaran virus corona melalui penggunaan selimut bergantian.
Mobilitas transportasi umum di perkotaan kemungkinan besar mengalami perubahan. Ditambah sulitnya menjamin kebersihan dan kesehatan penumpang ketika menumpang kendaraan umum.
Dilansir New Indian Express, di sektor bisnis makanan para pemilik diminta untuk mengurangi setengah dari kapasitas kursi di restoran mereka.
Sementara penggunaan pendingin ruangan tidak disarankan. Pelanggan juga diminta untuk mencuci tangan sebelum masuk restoran.
[Gambas:Video CNN]
Perubahan pola kerja
New India Express mewartakan, Kementerian Tenaga Kerja India mengeluarkan rancangan kerangka kerja dari rumah bagi staf pasca lockdown.
Khusus untuk aparat negara, Departemen Personalia dan Pelatihan (DoPT) bisa memberi pilihan bagi karyawan untuk bekerja dari rumah selama 15 hari per tahun mulai dari tingkat pejabat hingga staf.
India mencatat sekitar 75 kementerian secara aktif menggunakan platform kantor virtual dengan 57 hingga 80 persen diantaranya telah mendigitalisasi pekerjaan kantor. Kendati demikian, berkas rahasia dan berharga negara tidak bisa diproses selama bekerja dari rumah.
Sementara untuk karyawan swasta, lonjakan penuaan aksesoris hingga akses internet telah terjadi selama diberlakukan bekerja dari rumah. Sejumlah perusahaan teknologi pun melanjutkan kebijakan agar para karyawannya bekerja dari rumah.
Istilah compliance 2.0 pun mencuat seiring dengan perubahan pola kerja. Saat ini semua sistem kerja dibuat serba digital, tanpa kontak langsung, dan distribusi dilakukan untuk meningkatkan kemudahan berbisnis. (ans/evn)
Foto: CNN Indonesia/Fajrian