Dilansir dari Japan Times, Menteri Ekonomi Yasutoshi Nishimura menyebut kebijakan itu diambil usai kurva penambahan kasus di Tokyo masih di bawah ambang batas 70 yang telah digariskan oleh pemerintah. Ambang batas ini sebagai penunjuk keadaan darurat.
Merespons perkembangan kasus corona di Jepang, Profesor Kebijakan Publik di Universitas Hokkaido Kazuto Suzuki mengungkapkan Jepang memiliki model penanganan kasus yang baik. Jepang menurut intens melakukan pendekatan berbasis klaster yang ternyata dinilai berhasil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pada bulan Februari, ketika penyebaran infeksi diamati di Hokkaido, pendekatan berbasis klaster diadopsi. Akibatnya, Hokkaido berhasil menahan wabahnya," imbuhnya.
Padahal status darurat nasional Jepang sangat berbeda dengan lockdown yang digaungkan negara lain. Status darurat di Jepang tidak mengikat warga sehingga masih memungkinkan melakukan perjalanan, termasuk bekerja di kantor meski jam kerjanya dikurangi.
Suzuki menyatakan model Jepang didasarkan pada kondisi geografis dan sosial di negara tersebut dan tidak selalu berhasil diterapkan di negara lain.
"Pendekatan serupa diambil oleh Korea Selatan dan Singapura dengan sistem pelacakan pribadi yang lebih canggih, yang meningkatkan masalah privasi. Tapi Jepang memperkenalkan sistemnya sendiri," ujarnya.
Landainya penambahan kasus membuat Menteri Ekonomi Yasutoshi Nishimura membuka mobilitas warga di Jepang. Namun, Nishimura menegaskan pemerintah masih terus memperketat pengawasan dan penanganan penularan covid-19 sembari menyeimbangkan upaya pencegahan dan dampak covid-19 terhadap kegiatan ekonomi.
"Tidak ada lagi kebutuhan untuk keadaan darurat di setiap bagian di Jepang," kata Nishimura, Senin (25/5).
(khr/age)