Israel Putuskan Pembangunan Permukiman di Tepi Barat Ilegal

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengadilan tertinggi Israel memutuskan untuk membatalkan undang-undang kontroversial pembangunan ribuan permukiman di Tepi Barat. Undang-undang ini menuai kontroversi dan kini menyatakan pembangunan pemukiman sebagai hal ilegal di tanah milik warga Palestina.

Keputusan pengadilan itu dikritik oleh partai Likud pro-pemukiman yang berkuasa tapi disambut baik oleh mitra koalisinya di partai Biru dan Putih, hal ini memperlihatkan adanya keretakan di dalam pemerintahan.

"Hukumnya secara surut melakukan tindakan ilegal yang dilakukan oleh populasi tertentu di daerah tersebut sementara merusak hak-hak warga lain," tulis pengadilan saat memutuskan UU tersebut ilegal seperti mengutip Associated Press.

Menurut hukum, pemilik tanah Palestina akan diberi kompensasi baik berupa uang maupun tanah alternatif. kendati warga tidak setuju untuk menyerahkan harta benda mereka, kompensasi tersebut tetap berlaku.

Lihat juga: Palestina Kecam Israel karena Larang Imam Besar Masuk Al Aqsa

Sebagian besar komunitas internasional menganggap pemukiman Tepi Barat Israel ilegal di bawah hukum internasional. Sikap ini juga dianggap sebagai penghambat upaya perdamaian dengan Palestina.

Keputusan itu dikeluarkan hanya beberapa minggu sebelum Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji untuk mulai mencaplok bagian-bagian wilayah Tepi Barat, sebuah langkah yang menuai kritik global dan menimbulkan kekhawatiran keputusan itu bisa memicu kerusuhan dari pihak Palestina.

Partai Likud mengkritik campur tangan pengadilan dalam keputusan tersebut. Sejauh ini Partai Likud memiliki basis pro-pemukim yang kuat.

"Sangat disayangkan bahwa Pengadilan Tinggi mengintervensi dan membatalkan hukum terkait pemukiman dan masa depan mereka. Kami akan bertindak untuk membuat undang-undang lagi," tulis Partai Likud.

Lihat juga: Ribuan Warga Israel Demo Rencana Pencaplokan Tepi Barat

Sementara Partai Biru dan Putih yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan Benny Gantz dalam sebuah pernyataan mengatakan hukum itu bertentangan dengan kode hukum Israel, pihaknya menghormati keputusan pengadilan dan akan memastikan bahwa itu dilaksanakan.

Partai Biru dan Putih dan Partai Likud mencapai kesepakatan pembagian kekuasaan pada April, setelah tiga pemilihan nasional menemui jalan buntu.
 
Kesepakatan kontroversial mereka menuntut Netanyahu sebagai perdana menteri melayani 18 bulan pertama pemerintah sebelum digantikan oleh Gantz dalam waktu 18 bulan ke depan. Blok mereka memiliki jumlah menteri yang sama di kabet dan kekuasaan yang saling memveto atas keputusan-keputusan kunci.

Catatan redaksi: Judul mengalami perubahan pada Jumat (12/6) pukul 12.43. (ans/evn)