Trump Tunda Beri Sanksi Pejabat China Terkait Kamp Uighur

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan menunda pemberian sanksi kepada sejumlah pejabat China terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uighur, dengan alasan tidak ingin mengganggu kesepakatan dagang dengan Negeri Tirai Bambu.

"Kita ada di tengah kesepakatan dagang besar. Saya membuat kesepakatan besar, yakni sebesar US$250 miliar. Dan ketika kita berada di tengah negosiasi dan secara tiba-tiba kita mengesampingkan terlebih dulu sanksi itu dan banyak hal lain. Saya menerapkan tarif kepada China, yang mana lebih buruk dari sanksi apapun yang bisa Anda bayangkan," kata Trump dalam wawancara dengan media massa Axios, seperti dilansir CNN, Senin (22/6).

Padahal Menteri Keuangan AS, Steven Mnuchin, sudah menyiapkan sanksi terhadap sejumlah pejabat pemerintah pusat China dan pemerintah provinsi Kawasan Otonomi Uighur Xinjiang, terkait dugaan pelanggaran HAM kepada etnis Uighur dan kelompok minoritas Muslim lain di kawasan tersebut.

Pekan lalu, mantan penasihat keamanan kepresidenan AS, John Bolton, mengklaim Trump sempat mengatakan kepada mendukung penahanan etnis Uighur saat bertemu Presiden China, Xi Jinping. Namun, di hari yang sama Trump meneken undang-undang yang memberi kewenangan pemerintah AS untuk memberi hukuman kepada China atas dugaan pelanggaran HAM tersebut.

Di dalam buku berjudul The Room Where it Happened, Bolton menyatakan percakapan antara Trump dan Xi soal Uighur berlangsung pada saat jamuan makan malam pertemuan G20 pada 2019 lalu.

"Dengan hanya dihadiri penerjemah, Xi menjelaskan alasan dia membangun kamp konsentrasi di Xinjiang kepada Trump. Menurut penerjemah kami, Trump saat itu mengatakan Xi harus melanjutkan membangun kamp tersebut, dan Trump menilai itu langkah yang terbaik. Staf Dewan Pertahanan Nasional khusus Asia, Matthew Pottinger, mengatakan kepada saya bahwa Trump juga mengatakan hal yang sama dalam lawatannya ke China pada November 2017," demikian tulis Bolton dalam buku tersebut.