RI Ajak ASEAN Solid Tolak Klaim China di Laut China Selatan

CNN Indonesia | Kamis, 25/06/2020 04:24 WIB
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (26/12/2019). Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Filipina berhasil membebaskan dua WNI yang telah disandera selama 90 hari pada 22 Desember 2019. Saat ini masih ada satu sandera, Muhammad Farhan, yang sedang diupayakan pembebasannya. Indonesia meminta seluruh negara ASEAN untuk bersatu menentang klaim historis China terhadap sebagian besar wilayah di Laut China Selatan. CNN Indonesia/Adhi Wicaksono
Jakarta, CNN Indonesia --

Indonesia meminta seluruh negara ASEAN untuk bersatu menentang klaim historis China terhadap sebagian besar wilayah di Laut China Selatan.

Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam rapat informal virtual antara seluruh menlu negara ASEAN pada Rabu (24/6).

Dalam rapat itu, Retno menuturkan Indonesia mengangkat dua isu yang menjadi prioritas yakni situasi di Laut China Selatan dan krisis kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar, yang menimpa etnis minoritas Rohingya.


"Soal klaim nine dash line (klaim China atas Laut China Selatan). Indonesia menyampaikan bahwa seluruh negara ASEAN penting menunjukkan solidaritas mengenai penghormatan terhadap hukum internasional terutama Konvensi PBB soal Hukum Kelautan (UNCLOS) 1982 dan mekanisme yang diatur oleh Pengadilan Arbitrase Internasional (PCA)," kata Retno dalam jumpa pers virtual usai menghadiri rapat tersebut.

Sejak awal tahun hingga beberapa waktu terakhir, situasi di Laut China Selatan terus memanas menyusul sikap China yang kian agresif memperkuat klaimnya atas perairan kaya sumber daya alam itu.

Tiongkok sejak lama mengklaim secara sepihak bahwa 90 persen wilayah di Laut China Selatan merupakan bagian dari teritorial mereka.

Klaim tersebut digambarkan China secara sepihak menggunakan sembilan garis putus-putus atau nine dash line yang menjulur dari tenggara daratan China hingga perairan lepas Malaysia atau sekitar 2.000 kilometer dari daratan China.

Klaim sepihak tanpa melalui UNCLOS itu pun menjadi sengketa dengan beberapa negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, hingga Brunei.

Meski Indonesia mengaku tak memiliki sengketa wilayah dengan China di Laut China Selatan, pergerakan kapal-kapal Tiongkok ke perairan Natuna semakin mengkhawatirkan Jakarta.

Klaim sepihak China telah dimentahkan oleh Pengadilan Arbitrase (PCA) pada 2016 lalu. Namun, Beijing tetap berkeras bahwa Laut China Selatan merupakan bagian dari negaranya hingga membuat perairan itu menjadi rawan konflik.

Demi mencegah konflik terbuka pecah, ASEAN dan China sepakat membentuk kode etik atau Code of Conduct (CoC) yang telah digodok belasan tahun lamanya. CoC sengaja dibentuk sebagai pedoman negara-negara bersikap di Laut China Selatan.

Saat ini, draft CoC masih dirundingkan kedua belah pihak. Namun, akibat pandemi virus corona (Covid-19), tahap pembacaan kedua atau second reading terkait isi CoC terpaksa tertunda.

"Indonesia bukan negara yang memiliki sengketa di Laut China Selatan. Namun, negosiasi antara negara bersengketa jadi kunci. Karena itu, Indonesia mendorong agar negosiasi CoC yang terhenti karena pandemi sudah waktunya dimulai lagi karena kami meyakini bahwa CoC bisa menjamin suasana kondusif di Laut China Selatan," kata Retno dalam rapat tersebut.

(rds/dea)

[Gambas:Video CNN]