Kecam AS, Korut Bela China soal Klaim Laut China Selatan

Korea Utara (Korut) mengecam pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, yang menolak klaim kedaulatan China di Laut China Selatan.

Korut memperingatkan agar AS tidak mengganggu urusan negara lain dan ‘mengacaukan’ opini masyarakat.

“Ini adalah tindakan yang sangat menyeramkan bahwa negara non-Asia (yang terletak) di seberang lautan, tidak puas dengan pernyataan cerobohnya atas masalah Laut China Selatan, (AS) telah melakukan pelanggaran kepada PKC (Partai Komunis China),” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara yang tidak disebutkan namanya dalam sebuah wawancara dengan media Korea Utara, KCNA.

“Jika kita memeriksa dengan teliti komentar-komentar yang dilontarkan Pompeo baru-baru ini atas China, kita bisa mengetahui apa niatnya. Pompeo sudah keterlaluan mencemooh PKC,” kata pejabat itu, seperti dilansir kantor berita Korea Selatan, Yonhap News Agency, pada Rabu (15/7).

“Pompeo seharusnya tidak mengacaukan opini publik dan membuat pernyataan yang absurd sambil mencampuri urusan orang lain kapan pun dia mau,” tambahnya.

Lebih lanjut, juru bicara Kemenlu Korut itu menyatakan bahwa serangan Pompeo atas PKC dimaksudkan untuk merusak kepercayaan orang-orang terhadap partai. Tindakan itu dianggap menodai harga diri China di mata dunia dan dapat ‘mengalahkan China dengan pelecehan yang berkelanjutan’.

Awal pekan ini, Pompeo mengatakan bahwa klaim maritim China atas sumber daya di Laut China Selatan (LCS) sebagai hal yang ‘melanggar hukum’. Dia juga mengkritik Partai Komunis China karena mengintimidasi negara-negara di kawasan itu.

Pernyataan Pompeo dibalas dengan teguran keras oleh China. AS menyatakan klaim China terhadap LCS sebagai tindakan yang ilegal, terutama wilayah yang tumpang tindih dengan sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Pompeo menyatakan AS menolak klaim sepihak China terhadap "zona ekonomi eksklusif (ZEE) di lepas pantai Natuna, Indonesia".

Ia juga mempertegas bahwa batu karang Mischief Reef dan Second Thomas Shoal merupakan wilayah di bawah wewenang hukum Filipina.

Pompeo juga menentang klaim kepemilikan China terhadap Kepulauan Spratly, perairan sekitar Vanguard Bank di Vietnam, Lucania Shoals di lepas pantai Malaysia, dan ZEE Brunei Darussalam sebagai tindakan yang melanggar hukum internasional.

Pompeo menganggap klaim dan agresivitas China di perairan kaya akan sumber daya alam itu merupakan aksi perundungan terhadap negara lain di kawasan itu, terutama yang memiliki sengketa wilayah.

"Kami ingin memperjelas bahwa klaim Beijing terhadap sumber daya alam di seluruh Laut China Selatan merupakan tindakan yang benar-benar ilegal dan merupakan kampanye perundungan untuk mengontrol wilayah itu," kata Pompeo melalui pernyataan pada Senin lalu.

Ini merupakan pertama kalinya AS menyatakan bahwa klaim musuh bebuyutannya di Laut China Selatan ilegal. Selama ini, Gedung Putih hanya menentang atau mengecam setiap klaim dan provokasi yang dilakukan Beijing terhadap perairan itu.

Dilansir AFP, pernyataan Pompeo tersebut memperjelas sikap AS berpihak pada sejumlah negara di Asia Tenggara yang selama ini terus menerima provokasi dan agresivitas klaim China atas Laut China Selatan.

Laut China Selatan menjadi perairan rawan konflik setelah Beijing mengklaim hampir 90 persen wilayah di perairan itu. Klaim China tersebut tumpang tindih dengan wilayah perairan dan ZEE sejumlah negara anggota ASEAN seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Sementara itu, Indonesia menegaskan tidak memiliki sengketa dengan China di Laut China Selatan. Namun, aktivitas sejumlah kapal ikan dan patroli China di ZEE Indonesia di sekitar Natuna semakin membuat khawatir Jakarta.

Meski bukan negara yang memiliki klaim wilayah di Laut China Selatan, AS kerap menentang manuver China di perairan yang dianggap Washington sebagai perairan internasional itu.

AS berupaya tetap menjadikan Laut China Selatan, jalur perdagangan internasional utama, sebagai perairan yang bebas dilalui siapa saja.

Ketegangan antara AS dan China terus meningkat baru-baru ini, kedua belah pihak berselisih atas serangkaian masalah termasuk asal-usul pandemi virus corona dan kebebasan warga sipil di Hong Kong atas pemberlakuan undang-undang keamanan nasional China.