Kapal Eksplorasi Oruc Reis Kembali ke Turki dari Mediterania

Kapal penelitian seismik Turki, Oruc Reis, dilaporkan telah meninggalkan Laut Mediterania Timur dan kembali ke pelabuhan di selatan negara itu pada Minggu (13/9) kemarin, setelah terlibat dalam sengketa eksplorasi migas dengan Yunani.

Turki mengirim Oruc Reis ke Laut Mediterania timur di dekat Yunani pada 10 Agustus dan sempat memutuskan untuk memperpanjang misinya sebanyak tiga kali, meskipun saat itu telah diperingatkan oleh Uni Eropa dan Yunani.

Melansir Al-Monitor, Senin (14/9), keputusan untuk tidak memperpanjang misi Oruc Reis dipandang sebagai "langkah untuk memberikan kesempatan pada diplomasi", tulis media lokal tersebut. Mereka mengaitkannya dengan upaya dialog antara Yunani dan Turki terkait sengketa eksplorasi energi di perairan tersebut.

Juru bicara pemerintah Yunani, Stelios Petsas, menyambut baik penarikan kapal itu dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi Skai pada Minggu kemarin.

Awal bulan ini, Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) mengatakan bahwa para pejabat dari kedua belah pihak telah setuju untuk ambil bagian dalam pembicaraan teknis untuk menghindari insiden di perairan itu, setelah keduanya mengerahkan kapal perang.

Pada Kamis pekan lalu, Kementerian Pertahanan Turki mengatakan bahwa putaran pertama pembicaraan antara delegasi militer Yunani dan Turki berlangsung di markas NATO di Brussel, Belgia.

Sementara pihak Turki siap berdialog tanpa prasyarat, Yunani mengatakan pembicaraan hanya bisa dilakukan setelah Ankara berhenti membuat "ancaman".

Ketegangan kedua anggota NATO itu kian meningkat setelah Turki mengirim Oruc Reis dan armada kapal perang ke perairan yang diklaim oleh Yunani pada Agustus lalu.

Kemudian Yunani menanggapinya dengan membayangi kapal-kapal Turki dan melakukan latihan angkatan laut dengan beberapa sekutu Uni Eropa dan Uni Emirat Arab (UEA) sebagai unjuk kekuatan.

Pekan lalu, para pemimpin dari tujuh negara Eropa di Mediterania bertemu dalam pertemuan puncak di Corsica. Mereka mengatakan siap untuk mendukung sanksi Uni Eropa terhadap Turki atas perselisihan tersebut.