Menlu Singgung Rivalitas Negara saat Sidang Umum PBB

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi menyinggung semakin besarnya tantangan kerja sama multilateral di tengah meningkatnya rivalitas dan kebijakan unilateralisme sejumlah negara dalam Sidang Umum DK PBB yang diselenggarakan secara virtual.

Retno mengingatkan bahwa hal tersebut tidak bisa dibiarkan, karena negara yang lemah akan semakin terpinggirkan.

"Tanpa multilateralisme, (negara) yang berkuasa akan mengambil segala hal," tegas Retno saat berbicara di peringatan PBB ke-75, mengutip pernyataan resmi Kemlu.

Sebagai solusi, Retno menawarkan dua hal penting. Pertama, PBB harus memberikan dampak nyata dan tidak terjebak pada retorika.

Dalam jangka pendek, hal ini dapat tercermin dalam upaya menjamin dan memfasilitasi akses kebutuhan vaksin dan obat-obatan yang terjangkau bagi semua kalangan.
 
Sementara untuk jangka panjang, PBB harus berupaya menciptakan ketahanan ekonomi global dan penguatan sistem kesehatan global.
 
Kemudian yang kedua, PBB harus tetap relevan dan dapat mengantisipasi tantangan di masa mendatang.

Sidang umum DK PBB secara virtual di tengah pandemi. (Foto: Dok. Kemenlu)

"Untuk itu, PBB harus terus memperbaiki diri agar tetap efisien, adaptif, dan memiliki kemampuan deteksi dini," tambahnya.
 
MenurutRetno, hal tersebut tak terlepas dari semakin meningkatnya ekspektasi dunia terhadap PBB untuk memperkuat kepemimpinan global dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Pertemuan yang bertemakan "The Future We Want, the United Nations We Need: Reaffirming Our Collective Commitment to Multilateralism" tersebut dilakukan secara sederhana di tengah pandemi virus corona.

 
Pertemuan itu sekaligus mengesahkan Deklarasi "Peringatan 75 Tahun PBB" yang berisi komitmen langkah konkret global untuk menciptakan perdamaian dan kerja sama internasional di berbagai bidang.

Rencananya pada 23 September 2020 pukul 07.00 WIB, Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pidato perdananya secara virtual pada General Debate SMU PBB ke-75.