Lembaga Australia Sebut Ada 380 Kamp Minoritas di Xinjiang

Institut Kebijakan Australia menyatakan ada lebih dari 380 kamp di Provinsi Otonomi Uighur Xinjiang, China, yang dicurigai digunakan untuk menahan etnis minoritas.

Pemerintah China dituduh menahan lebih dari 1 juta etnis Uighur dan penduduk etnis minoritas lainnya yang kebanyakan merupakan Muslim berbahasa Turki.

Melansir AFP, Kamis (24/9), menurut penelitian yang dipresentasikan oleh lembaga riset Australia tersebut pada Kamis (24/9), jaringan pusat penahanan di wilayah barat laut Xinjiang jauh lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya, dan sudah diperluas dalam beberapa tahun terakhir.

Jumlah fasilitas tersebut sekitar 40 persen lebih besar dari perkiraan sebelumnya. Menurut para peneliti, jumlahnya terus bertambah meski China mengklaim banyak warga Uighur yang sudah dibebaskan.

"Setidaknya 61 lokasi penahanan telah dikerjakan dan (ada) perluasan baru antara Juli 2019 dan Juli 2020," demikian isi laporan institut itu.

Mereka melakukan riset menggunakan citra satelit, saksi mata, laporan media, dan dokumen resmi tender konstruksi.

Pada 2020, 14 fasilitas lainnya sedang dibangun dan pagar atau dinding di sekitar 70 fasilitas sudah dilepas, ini menandakan penggunaannya sudah berubah atau sudah ditutup.

Menyusul publikasi laporan terbaru tersebut, tabloid pemerintah China, Global Times, mengutip "sumber" melaporkan bahwa kontributor Institut Kebijakan Strategis Australia, Clive Hamilton dan Alex Joske, dilarang memasuki China.

Kemarin, Dewan Perwakilan Amerika Serikat memutuskan menyetujui RUU yang melarang impor produk dari Xinjiang, karena dugaan kerja paksa yang sistematis.

Baru-baru ini pula, Beijing menerbitkan buku putih yang membela kebijakannya di Xinjiang. Isinya tertulis program pelatihan, skema kerja, dan pendidikan yang lebih baik yang menandakan kualitas hidup telah meningkat.

China mengklaim pusat-pusat pelatihan itu diperlukan untuk membasmi ajaran radikal.