Sepanjang 2020, terdapat dua negara mayoritas Muslim yang mengikuti jejak Arab Saudi yang telah lebih dulu melonggarkan syariat Islam.
Uni Emirat Arab (UEA) memutuskan melonggarkan syariat Islam pada November, sementara Sudan lebih dulu menyetujui mengakhiri syariat Islam pada September.
Pemerintah transisi Sudan pada September lalu sepakat untuk sistem syariat Islam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perdana Menteri Sudan, Abdalla Hamdok, dan Pemimpin Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan - Utara (SPLM-N), Abdelaziz Al-Hilu, menandatangani perjanjian tersebut pada 3 September di ibu kota Ethiopia, Addis Ababa.
Kesepakatan itu muncul kurang dari sepekan setelah pemerintah menyetujui kesepakatan damai dengan koalisi kelompok pemberontak di Front Revolusi Sudan di Juba, Sudan Selatan.
Diharapkan, konflik di wilayah Darfur dan bagian lain di negara itu juga dapat berakhir dengan perjanjian itu.
Langkah-langkah yang diambil oleh otoritas Sudan merupakan upaya terbaru untuk menghapus syariat Islam yang telah berlaku selama tiga dasawarsa yang diterapkan di bawah pemerintahan Omar Al-Bashir.
Al-Bashir digulingkan oleh militer setelah aksi protes anti-pemerintah yang berlangsung berbulan-bulan di ibu kota Khartoum.
Kemudian pada Agustus, telah ditandatangani sebuah konstitusi sementara yang mengecualikan referensi apa pun ke hukum syariah sebagai sumber utama hukum di Sudan.
Al-Bashir berkuasa melalui kudeta militer 1989 yang diatur oleh Pemimpin Gerakan Islamis Utama, Hassan Al-Turabi, yang membantu mengawasi penerapan ketat hukum Islam.
UEA adalah negara di kawasan Teluk yang melonggarkan syariat Islam di penghujung 2020.
Negara itu pada 7 November memutuskan melonggarkan syariat Islam yang telah diterapkan bertahun-tahun. Lewat cara itu, mereka ingin memodernisasi negara sekaligus mempromosikan citra Islam yang maju.
Negara Teluk tersebut mengumumkan telah mendekriminalisasi alkohol, kohabitasi (kumpul kebo), dan bunuh diri pada 7 November. Negara juga menjatuhkan hukuman berat terhadap pelaku pembunuhan demi kehormatan (honor killing) yang mayoritas menimpa perempuan.
Hal ini dilakukan pemerintah UEA menjelang menjadi tuan rumah pameran bertajuk World Expo. Kegiatan itu bertujuan menarik pemodal dan mendatangkan sekitar 25 juta pengunjung ke negara itu, setelah diundur satu tahun akibat pandemi virus corona.
Proyek modernisasi UEA juga datang ketika pemerintahan baru presiden Amerika Serikat terpilih, Joe Biden, bersiap menggantikan Presiden Donald Trump yang telah menjalin hubungan dekat dengan pemerintah Teluk.
Dalam beberapa tahun terakhir, UEA telah mengadopsi pendekatan yang semakin liberal guna menarik semakin banyak ekspatriat dan mempertahankan yang sudah menetap di sana.
Ketika ekonomi UEA berkontraksi pada 2020 akibat efek Covid-19 dan penurunan harga minyak, mereka berusaha menarik ekspatriat dengan meluncurkan program pensiun dan memudahkan jalan menuju naturalisasi.
(ans/ayp)