Larang TKI Masuk, Taiwan Sebut Tak Ada Unsur Politik

Kantor perwakilan Taiwan di Jakarta mengatakan keputusan memperpanjang larangan masuk TKI didasarkan pada pertimbangan pencegahan Covid-19, tidak berunsur politik.

Dilansir dari Focus Taiwan, Kantor Perdagangan dan Ekonomi Taipei (TETO) di Jakarta, Sabtu (19/12) mengatakan Taiwan bersedia kembali mempersilakan TKI masuk apabila kedua belah pihak telah mencapai konsensus tentang langkah-langkah pencegahan epidemi.

Pernyataan itu muncul untuk menanggapi komentar Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani yang mempertanyakan motif di balik keputusan Taiwan tersebut.

"Saya berharap keputusan Taiwan ini tidak didorong alasan politis, tetapi lebih ke alasan medis," ujar Benny.

Dalam laporannya, dia mengatakan keputusan Taiwan untuk melarang masuknya semua TKI terbilang nekad dan terlalu terburu-buru, apalagi pemerintah Indonesia sudah menyatakan komitmennya untuk mengusut masalah tersebut.

Benny juga mengkritik Taiwan karena memiliki standar ganda.

"Ada buruh migran asal Filipina yang juga dinyatakan positif Covid-19, tapi tidak ada larangan masuk untuk negara itu," kata Benny.

Menurut TETO, 127 TKI yang memasuki Taiwan dinyatakan positif Covid-19 dari 16 Oktober hingga 17 Desember. 76 di antaranya menyatakan diri negatif menurut tes PCR yang mereka bawa pada saat kedatangan.

Hal ini berbeda dengan para pekerja dari negara-negara lain seperti Vietnam dan Thailand, di mana mereka tidak dinyatakan positif Covid-19 saat tiba di Taiwan.

TETO juga membandingkan situasi tersebut dengan pekerja migran dari Filipina. Pihaknya mengatakan hanya empat dari 34 orang Filipina yang dites positif Covid-19 ketika mereka tiba di Taiwan.

Lebih lanjut, TETO mengatakan tingginya jumlah kasus Covid-19 dari Indonesia telah menimbulkan beban serius bagi Taiwan dan menyebabkan kepanikan sosial.

Sementara itu, dilansir Antara, Jumat (18/12), BP2MI akan mengajak TETO untuk bertemu pekan ini setelah peringatan Hari Buruh Migran Sedunia yang dirayakan tiap 18 Desember 2020.

Benny bilang jika pertemuan tidak mencapai keputusan yang memuaskan dan Taiwan terbukti membuat keputusan yang berlatar politis, maka Indonesia akan mengambil tindakan tegas.

"Apabila kebijakan itu politis, saya akan merekomendasikan ke Menaker untuk menempatkan PMI kita ke negara lain," kata Benny.

Pekan lalu Taiwan melarang masuk pekerja migran asal Indonesia hingga batas waktu yang belum bisa ditentukan. Larangan itu dilakukan karena Taiwan menganggap Indonesia belum bisa meningkatkan akurasi hasil tes virus corona.

Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Chen Shih-chung yang memimpin CECC mengatakan penyebaran Covid-19 di Indonesia belum mereda dengan melaporkan 6 ribu kasus harian pekan lalu.

Masalah lainnya, kredibilitas hasil tes Covid-19 yang dikeluarkan di Indonesia semakin memburuk dari waktu ke waktu.

"Hasil tes ini semakin tidak akurat dari waktu ke waktu. Kami tidak yakin apa masalahnya," kata Chen.