Kongres AS Tolak Veto Trump di RUU Pertahanan

Kongres Amerika Serikat pada Jumat (1/1) menolak veto Presiden Donald Trump atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertahanan. Selama Trump menjabat, ini pertama kalinya anggota parlemen menolaknya.

Senat yang dikendalikan Partai Republik menyetujui anggaran tahun 2021 senilai US$740,5 miliar untuk mendanai program dan konstruksi militer dalam UU Otorisasi Pertahanan Nasional, dengan pemungutan suara mencapai 81-13. Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS yang mayoritas diisi Partai Demokrat pada Senin (28/12) juga menolak veto Trump dengan suara 322 banding 87.

Dilansir AFP, kedua majelis Kongres sebenarnya telah mengesahkan UU itu pada awal Desember dengan suara mayoritas, tapi Trump memveto UU tersebut pada 23 Desember dengan mengutip sejumlah keberatan.

Trump mengkritik RUU Pertahanan dengan berbagai alasan, termasuk menyebutnya sebagai "hadiah" untuk China dan Rusia. Dia juga mengatakan RUU membatasinya menurunkan jumlah pasukan di Afghanistan, Korea Selatan, dan tempat lainnya.

Trump juga meminta RUU itu harus mencakup pencabutan UU federal yang dikenal sebagai Pasal 230, di mana pasal itu memberikan perlindungan kepada perusahaan internet seperti Facebook Twitter, dan Google.

Trump kerap menuduh raksasa perusahaan tersebut bias anti-konservatif.

"Senat Republik, kami baru saja melewatkan kesempatan untuk menyingkirkan Pasal 230, yang memberikan kekuasaan tak terbatas kepada perusahaan Teknologi Besar. Menyedihkan," cuit Trump di Twitter setelah pemungutan suara, Sabtu (2/1).

Tapi anggota Partai Republik menggarisbawahi pentingnya RUU tersebut.

"Ini sangat penting bagi keamanan nasional kami dan pasukan kami," kata Ketua Angkatan Bersenjata, Senator Republik Jim Inhofe.

"Sudah waktunya bagi kita untuk menyampaikan RUU ini. Ini kesempatan kami untuk mengingatkan anggota layanan pemberani dan keluarga mereka bahwa kami mendukung mereka," kata pemimpin mayoritas Senat Republik Mitch McConnel di awal sesi, Jumat (1/1).

Sementara itu, Partai Demokrat mengecam hak veto Trump.

"Alih-alih menjaga keamanan Amerika, Presiden terus menggunakan saat-saat terakhirnya di kantor untuk menabur kekacauan dan merusak keamanan kami," kata Ketua DPR Nancy Pelosi.

Pejabat Demokrat di Komite Angkatan Bersenjata, Senator Jack Reed mengatakan bahwa RUU itu "penting" dalam memperkuat keamanan siber terhadap jenis serangan bertarget luas yang baru-baru ini melanda pemerintah dan beberapa perusahaan swasta.

Menanggapi pernyataan Trump bahwa Moskow dan Beijing mungkin menyetujui RUU itu, Reed menuturkan bahwa itu "sama sekali tidak berdasar".