Kritik Soal Konflik, Pejabat China Ceramahi Menlu AS

Penasihat Kepresidenan China Bidang Luar Negeri, Yang Jiechi, mengkritik Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, akibat kebijakan di masa pemerintahan sebelumnya yang membuat hubungan kedua negara semakin buruk.

Dilansir CNN, Senin (8/2), kritik itu disampaikan Yang dalam kontak telepon perdana dengan Blinken yang belum lama ini dilantik.

Dalam pembicaraan telepon, Yang menyatakan Blinken dan pemerintahan Presiden AS, Joe Biden, harus memperbaiki segala kekeliruan politik luar negeri di era pemerintahan Presiden Donald Trump, dan bekerja sama untuk membina hubungan yang sehat dan stabil di antara kedua negara dengan menghindari konflik dan konfrontasi, saling menguntungkan dan saling menghormati.

Yang mengatakan kepada Blinken seharusnya AS dan China menghormati kepentingan masing-masing, dan tidak mengusik urusan politik atau arah pembangunan.

Dia juga mengkritik soal sorotan internasional terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Uighur di Xinjiang, dan polemik sosial politik yang terjadi di Hong Kong.

"Setiap pihak harus fokus kepada urusan dalam negeri masing-masing. China akan tetap menempuh jalan sosialisme yang disesuaikan dengan karakter China dan tidak ada yang bisa menghentikan perkembangan bangsa China," kata Yang.

Pada pekan lalu, Biden menyatakan China adalah pesaing terberat AS dan pemerintahannya akan tetap berhadapan dengan Negeri Tirai Bambu dalam soal hak asasi manusia, pencurian kekayaan intelektual serta diplomasi.

Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri China, Yang juga mengutarakan kritik soal sikap Negeri Paman Sam soal Taiwan, yang dinilai semakin mempertajam pertikaian di antara mereka.

China sampai saat ini mengklaim Taiwan adalah bagian dari mereka. Padahal, Taiwan yang berpenduduk 24 juta orang menyatakan berdaulat dan menjalankan pemerintahan terpisah dari China selama lebih dari tujuh dasawarsa.

Selama ini China juga mengerahkan kekuatan tempurnya berupa jet penyerang dan kapal perang melintasi wilayah dekat Taiwan. Namun, kini konflik di kawasan itu semakin rumit akibat kehadiran armada kapal induk Angkatan Laut Amerika Serikat di Laut China Selatan.

Yang juga meminta Blinken dan pemerintah AS tidak ikut campur dalam masalah Hong Kong, Xinjiang, dan Tibet.

Pemerintahan Trump mengklaim China melakukan genosida terhadap etnis Uighur dan kelompok minoritas lain di Xinjiang. Blinken pun menyatakan setuju dengan pernyataan itu.

Menurut klaim Kemenlu AS, mereka memperkirakan ada sekitar dua juta penduduk etnis Uighur yang dikirim ke kamp pelatihan untuk dipaksa tunduk terhadap ideologi komunis yang dianut China.

Di dalam pembicaraan telepon itu, Blinken menyatakan pemerintah AS akan tetap menjunjung soal HAM dan nilai-nilai demokrasi, termasuk persoalan yang terjadi di Xinjiang, Tibet, dan Hong Kong. Selain itu, Blinken mengatakan akan menekan China untuk menyatakan sikap mengecam kudeta di Myanmar.

Menurut pernyataan Kemenlu AS, Blinken mengatakan akan bekerja sama dengan seluruh sekutu di kawasan Indo-Pasifik untuk membuat China mau bertanggung jawab karena mengancam stabilitas di kawasan itu, termasuk di Selat Taiwan.