Singapura Kritik Keras Myanmar Usai Kematian 3 Demonstran

Pemerintah Singapura mengkritik keras militer Myanmar yang menggunakan peluru tajam untuk menghadapi para pengunjuk rasa yang menentang kudeta.

Pernyataan itu disampaikan setelah ada tiga demonstran Myanmar yang tewas akibat terkena tembakan peluru tajam petugas. Yang terakhir adalah dua orang yang tewas tertembak dalam unjuk rasa pada akhir pekan lalu.

"Kami sangat mencemaskan laporan tentang kematian warga sipil akibat aparat keamanan menggunakan senjata yang mematikan dalam menghadapi demonstran di Myanmar," demikian isi pernyataan Kementerian Luar Negeri Singapura, seperti dilansir Channel News Asia, Senin (22/2).

"Penggunaan senjata mematikan terhadap penduduk sipil tidak bisa diterima menjadi alasan. Kami mendesak aparat keamanan setempat menahan diri guna menghindari korban luka ataupun tewas, dan mengambil langkah untuk menurunkan ketegangan dan menjaga ketertiban," lanjut isi pernyataan itu.

Pemerintah Singapura mendesak seluruh pihak di Myanmar mencari solusi secara politik terkait permasalahan yang terjadi saat ini, yang memicu kudeta dan gejolak sosial. Mereka juga berharap proses transisi Myanmar menuju pemerintahan yang demokratis terus berjalan dengan dialog dan tanpa menggunakan kekerasan.

"Jika situasi terus memanas, maka akan ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh Myanmar dan kawasan Asia Tenggara," demikian isi pernyataan Kemenlu Singapura.

Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, sempat menyatakan keberatan dengan usulan menjatuhkan sanksi terhadap Myanmar Menurut dia pemberian sanksi kepada junta militer justru akan merugikan masyarakat.

Jika sanksi tetap diberlakukan terhadap Myanmar, menurut Balakrishnan hal itu akan membuat kemiskinan di Myanmar merajalela.

Warga sipil yang meninggal dalam unjuk rasa menentang kudeta di Myanmar sampai saat ini mencapai tiga orang.

Korban tewas pertama adalah seorang perempuan bernama Mya Thwate Khaing. Penduduk berusia 20 tahun itu meninggal saat dirawat di rumah sakit usai kritis pada 19 Februari, akibat terkena tembakan yang dilepaskan aparat keamanan dan mengalami luka di kepala pada 9 Februari.

Saat itu mendiang menjadi peserta unjuk rasa di Ibu Kota Naypyidaw.

Sedangkan dalam unjuk rasa akhir pekan lalu tercatat dua demonstran di Kota Mandalay tewas terkena tembakan peluru tajam. Mereka adalah seorang tukang kayu, Thet Naing Win (36), dan seorang pemuda berusia 18 tahun yang tidak diketahui identitasnya.

Menurut laporan petugas medis, pemuda itu tewas di tempat akibat tertembak peluru tajam di kepala. Sedangkan Thet meninggal akibat luka tembak di dadanya.

Hingga saat ini gelombang unjuk rasa di Myanmar belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Malah nampaknya semangat penduduk semakin menggelora akibat kematian tiga demonstran itu.

Sejumlah lembaga pemerintahan Myanmar dilaporkan terganggu karena banyak pegawai negeri memilih ikut berunjuk rasa.

(CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)

Angkatan Bersenjata Myanmar (Tatmadaw) yang dipimpin Jenderal Min Aung Hlaing mengkudeta pemerintahan sipil terpilih yang dipimpin Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint pada 1 Februari lalu.

Alasan militer melakukan kudeta adalah menjaga amanat Undang-Undang Dasar 2008 dan sengketa hasil pemilihan umum.

Militer Myanmar lantas menangkap Suu Kyi dan Win Myint, serta sejumlah politikus dari partai berkuasa, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Militer menuduh ada indikasi kecurangan sehingga Partai Liga Nasional untuk Demokrasi memenangi pemilihan umum dan meraih 83 persen kursi di parlemen. Mereka menuduh pada pemilu yang dimenangkan Suu Kyi disebut terdapat setidaknya 8 juta pemilih palsu.

Komisi Pemilihan Umum Myanmar membantah tuduhan kudeta itu.

Min mengatakan bakal menggelar pemilihan umum yang jujur dan bebas usai status masa darurat nasional selama satu tahun dinyatakan berakhir.

Saat ini Suu Kyi dijerat dengan dua perkara, yakni kepemilikan dan impor walkie-talkie ilegal serta melanggar UU Penanggulangan Bencana.

Sedangkan Win dituduh melanggar protokol kesehatan dan UU Penanggulangan Bencana saat berkampanye pada tahun lalu. Kini keduanya menjadi tahanan rumah.