Kemlu Bantah Menlu Akan ke Myanmar di Tengah Kisruh Kudeta

Kementerian Luar Negeri RI membantah kabar yang menyebutkan bahwa Menlu Retno Marsudi akan melakukan kunjungan ke Myanmar di tengah peningkatan ketegangan akibat kudeta militer.

"Tidak benar," ujar juru bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah, kepada CNNIndonesia.com pada Rabu (24/2).

Faizasyah melontarkan pernyataan ini untuk membantah pemberitaan Reuters yang menyebutkan bahwa Retno akan berkunjung ke Myanmar pada Kamis (25/2).

Dalam pemberitaan itu, Reuters merujuk pada surat dari Kementerian Perhubungan bertanggal 23 Februari yang mereka lihat. Reuters memberitakan bahwa surat itu sudah dikonfirmasi oleh seorang pejabat.

Berdasarkan surat itu, Retno disebut akan tiba di ibu kota Myanmar, Naypyitaw, pada Kamis pagi dan langsung pulang beberapa jam kemudian.

Menurut Faizasyah, saat ini Retno sendiri sedang berada di Bangkok untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Thailand, Don Pramudwinai.

"Berangkat kemarin. Sesudah jalani protokol kesehatan, dijadwalkan bertemu Menlu Thailand hari ini," kata Faizasyah.

Faizasyah menyatakan bahwa setelah lawatan ke Thailand ini, Retno akan kembali terlebih dulu ke Jakarta.

Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian diplomasi Retno ke negara-negara anggota ASEAN untuk membahas respons terhadap situasi politik di Myanmar usai kudeta militer.

Rangkaian ini dimulai dengan lawatan ke Brunei Darussalam pada 17 Februari lalu. Sehari kemudian, Retno bertolak ke Singapura.

Retno melancarkan rangkaian diplomasi ini sebagai tindak lanjut atas amanat dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin.

Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin membahas kepentingan para menlu ASEAN menggelar pertemuan khusus untuk membahas penyelesaian krisis politik di Myanmar pascakudeta militer 1 Februari lalu.

Indonesia sendiri sedang menjadi sorotan di Myanmar. Sekelompok pengunjuk rasa menggeruduk Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangon karena pemberitaan tentang dukungan pemerintah atas usul pemilihan umum ulang yang digagas junta militer usai kudeta.

Unjuk rasa itu berlangsung setelah muncul laporan bahwa Indonesia tengah meminta dukungan negara ASEAN lain untuk "mendukung pemilu ulang di Myanmar" pascakudeta militer pada 1 Februari lalu.

Reuters melaporkan bahwa tiga sumber diplomatik yang mengetahui masalah ini mengatakan gagasan Indonesia tersebut mendapatkan dukungan kuat sejumlah negara.

[Gambas:Video CNN]

Tak lama setelah berita itu dirilis, Retno langsung melansir pernyataan yang menyatakan bahwa transisi Myanmar menuju demokrasi harus mengikuti keinginan rakyatnya.

"Transisi demokrasi inklusif harus diupayakan sesuai dengan keinginan rakyat Myanmar. Jalan apa pun yang ditempuh di depan harus dilakukan untuk mencapai tujuan ini," kata Retno melalui pernyataan Kemlu RI kepada Reuters.

Ia juga berkata, "Indonesia sangat prihatin dengan situasi di Myanmar dan mendukung rakyat Myanmar. Kesejahteraan dan keamanan masyarakat Myanmar menjadi prioritas nomor satu."

Meski begitu, Kemlu RI menolak berkomentar apakah mereka mendukung hasil pemilu 8 November lalu. Pemilu itu dimenangkan partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi, yang masih ditahan militer sejak kudeta berlangsung.

Kemlu RI juga menolak mengomentari laporan Reuters mengenai Indonesia yang disebut tengah mencari dukungan negara ASEAN lain untuk mendorong pemilu ulang di Myanmar.