Perwira Polisi Myanmar Ikut Pembangkangan Sipil Lawan Kudeta

Dua perwira polisi di Mandalay, Myanmar bergabung dalam pembangkangan sipil (CDM) menolak kudeta militer. Mereka bergabung dalam gerakan itu lantaran tak lagi dapat menginternalisasi tugas kepolisian di bawah kediktatoran junta militer.

Dikutip dari Myanmar Now, dua polisi itu Letnan Mayor Tun Tun Win, kepala kantor polisi No. 5 di kotapraja Aung Myay Thar Zaw, Mandalay. Kemudian Kapten Polisi Kyaw Kyaw Oo, kepala kantor polisi No. 3 di Chan Aye Kotapraja Thar Zan.

Tun Win bergabung dalam aksi pembangkangan sipil pada 28 Februari, sementara Kapten Polisi Kyaw OO turut dalam gerakan itu pada 2 Maret.

Kedua perwira itu mengirim surat yang menyatakan partisipasi mereka dalam CDM, kepada komandan mereka.

Tun Win dan Kyaw Oo juga telah mengungkapkannya kepada publik melalui profil Facebook mereka.

"Saya tidak ingin lagi menjadi polisi bagi para diktator yang telah merebut kekuasaan secara melawan hukum dan juga tidak memiliki kekuatan untuk terus hidup di bawah bayang-bayang rezim ketidakadilan. Karena saya hanya ingin menjadi polisi rakyat, saya telah bergabung dalam gerakan CDM berdiri bersama orang-orang untuk memberantas kediktatoran," kata Tun Tun Win dalam surat kepada pimpinan.

Sementara Kyaw Kyaw Oo menyatakan telah melayani masyarakat lebih dari 26 tahun sebagai polisi, dan dia hanya mengambil cuti 5 hari selama masa jabatannya. Namun, dia mengatakan bahwa dia tak lagi bisa menginternalisasi tugas kepolisian di bawah kediktatoran junta militer.

Tun Tun Win juga mendesak rekan-rekannya di kepolisian untuk bergabung dalam CDM.

Myanmar Now masih berusaha menghubungi kedua perwira itu untuk mengetahui lebih jauh tentang keikutsertaan mereka dalam gerakan CDM. Namun hingga kini masih belum ada konfirmasi langsung dari mereka.

Roporter Myanmar Now juga menghubungi Letnan Mayor Polisi Myo Min Latt dari kantor polisi kotapraja Aung Myay Thar Zan. Dia mengatakan Tun Tun Win sudah tidak ngantor sejak pekan lalu.

"Dia (Letnan Mayor Polisi Tun Tun Win) tidak datang ke kantor sejak 28 Februari, dan sejak itu, kami masih tidak bisa menghubunginya."

Sebelumnya, pada 10 Februari sejumlah polisi di Myanmar juga melakukan perlawanan dengan menggelar aksi melawan kudeta militer.

Polisi ini juga menolak permohonan dari perwira seniornya agar kembali bertugas. Aksi protes tersebut terjadi di Desa Bardo, negara bagian Karyah, Myanmar.

"Jika kami kembali [bertugas] bersamamu, itu akan sangat berbeda dengan apa yang kami inginkan. Apakah kalian semua setuju?," kata salah satu polisi yang ikut dalam aksi tersebut, yang terekam oleh warga lokal Myanmar.

Mengutip Associated Press, para polisi membentangkan spanduk bertuliskan "Kami tidak ingin kediktatoran" sambil meneriakkan seruan demokrasi.

Aksi para polisi yang menggelar demo ini disambut dengan salam tiga jari warga sebagai simbol perlawanan.

Di sisi lain dalam protes di Mandalay, tentara dan polisi tidak hanya melakukan tindakan keras yang mematikan tetapi juga memasuki lingkungan komunitas pegawai pemerintah Kereta Api Myanmar yang bergabung dalam CDM pada malam hari.

Aparat itu juga menembak para pedemo. PBB mencatat setidaknya ada 18 orang yang tewas dalam aksi protes pada Minggu (28/2) itu.