Kecam Militer Myanmar, PM Inggris Dukung Pemulihan Demokrasi

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyampaikan dukungan untuk rakyat Myanmar yang tengah menyuarakan pemulihan demokrasi.

Kudeta junta militer atas pemimpin sipil Myanmar Aung San Suu Kyi berlangsung sejak 1 Februari lalu. Protes massa anti-kudeta berujung pada bentrok berdarah dan puluhan korban tewas.

Johnson menentang pelbagai kekerasan dan penindasan yang dilakukan militer Myanmar.

"Kami mendukung rakyat Myanmar dalam menyerukan segera diakhirinya penindasan militer, pembebasan Aung San Suu Kyi dan orang lainnya, juga pemulihan demokrasi," kata Johnson dikutip dari Reuters.

Kekerasan brutal yang menimpa rakyat Myanmar membuat Johnson merasa ngeri.

"Saya ngeri dengan meningkatnya kekerasan di Myanmar dan pembunuhan pengunjuk rasa pro demokrasi," tulis Johnson melalui cuitan di akun Twitternya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan setidaknya 38 orang tewas dalam demonstrasi pada Rabu (3/4) lalu. Momen itu sekaligus disebut sebagai hari paling berdarah sepanjang aksi kekerasan terhadap penentang kudeta militer sejak bulan lalu.

Demonstran tiarap ketika polisi menembakkan gas air mata untuk memecah massa aksi penentang kudeta militer di Mandalay, Myanmar, 3 Maret 2021. (REUTERS/STRINGER)

Sementara Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab mengatakan negaranya bakal mengadakan pertemuan dengan Dewan Keamanan PBB untuk membahasa masalah ini pada Jumat.

"Sungguh pemandangan yang mengerikan apa yang terjadi di Myanmar. Menargetkan rakyat sendiri, dengan kekuatan penuh menghadapi rakyat yang hanya ingin menggunakan hak mereka berunjuk rasa damai, itu hal yang tidak dapat diterima," kata Rabb di Twitter.

Dia pun menegaskan kekerasan dan intimidasi yang sedang berlangsung di Myanmar harus segera diakhiri. Inggris dan Dewan Keamanan PBB, kata Rabb, akan membahas krisis tersebut pada Jumat.

Infografis Mereka yang Menentang Kudeta Myanmar. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)