AS Sanksi 2 Anak Panglima Militer Myanmar

Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada dua anak Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar (Tatmadaw), Jenderal Min Aung Hlaing.

Mereka berharap sanksi itu bisa menekan militer Myanmar untuk menghentikan kekerasan terhadap warga sipil yang menentang kudeta.

Dilansir Reuters, Kamis (11/3), Kementerian Keuangan AS menjatuhkan sanksi bagi dua anak Min, yaitu Aung Pyae Sone dan Khin Thiri Thet Mon.

Selain itu, Kemenkeu AS juga memberikan sanksi kepada enam perusahaan milik kedua anak jenderal itu. Salah satunya adalah A&M Mahar yang dikelola oleh Aung Pyae Sone.

Kelompok advokasi Justice for Myanmar menyatakan perusahaan itu menawarkan bantuan kepada perusahaan farmasi asing mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebelum menjual produk buatan mereka di negara itu.

Negeri Paman Sam juga memperketat pengawasan ekspor ke Myanmar.

AS memasukkan Myanmar ke dalam kelompok negara musuh seperti Rusia dan China, di mana Negeri Paman Sam mengontrol ketat perdagangan ke negara-negara tersebut terutama terkait komoditas sensitif seperti teknologi dan pertahanan.

Kementerian Perdagangan AS mengatakan saksi baru ini akan mempengaruhi ekspor AS ke sejumlah entitas di Myanmar seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri Myanmar, dan dua perusahaan pelat merah yakni Myanmar Economic Corporation dan Myanmar Economic Holding Limited.

Kedua BUMN Myanmar itu merupakan salah satu perusahaan pelat merah yang diandalkan junta militer untuk menggenjot perekonomian negara. Kedua BUMN itu memiliki anak perusahaan yang masing-masing bergelut di bidang produksi bir, rokok, teknologi telekomunikasi, pertambangan hingga perumahan.

Penerapan pembatasan ekspor ini dilakukan setelah laporan kelompok advokasi Justice for Myanmar mengatakan bahwa Kemendagri Myanmar telah membeli teknologi perusahaan AS yang digunakan untuk melakukan pengawasan terhadap media sosial di negara itu.

(CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)

Myanmar terperosok ke dalam krisis politik setelah angkatan bersenjata melakukan kudeta dengan menangkap Penasihat Negara, Aung San Suu Kyi, dan Presiden Win Myint, pada 1 Februari lalu.

Mereka beralasan pengambilalihan kekuasaan dipicu sengketa hasil pemilihan umum pada November 2020. Dalam pemilu itu, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang mendukung Suu Kyi menang telak dari partai lain.

Militer menuduh ada kecurangan dalam pemilu 2020, yang dibantah oleh komisi pemilihan umum setempat. Sejak itu gelombang demonstrasi terus terjadi di Myanmar.

Sampai saat ini dilaporkan lebih dari 60 orang meninggal dalam unjuk rasa di Myanmar. Sedangkan 1.800 demonstran dan belasan jurnalis ditahan aparat.