Junta Militer Myanmar Tuduh Suu Kyi Terima Suap Rp7,9 Miliar

Stasiun televisi pemerintah Myanmar melaporkan seorang pengusaha telah menyuap pemimpin de facto negara yang dikudeta militer, Aung San Suu Kyi, sebesar US$550.000 (Rp7,9 miliar) antara 2019-2020.

Pengusaha properti itu bernama Maung Weik. Kepada MRTV, ia mengaku telah memberi Suu Kyi uang suap sebanyak empat kali mulai dari US$50.000 hingga US$250.000 pada 2019-2020. Saat itu, Suu Kyi masih menjadi Penasihat Negara.

"Menurut kesaksian U Maung Weik, Aung San Suu Kyi bersalah atas penyuapan dan komisi antikorupsi negara sedang menyelidiki untuk mengambil tindakan berdasarkan undang-undang antikorupsi," bunyi laporan MRTV pada Kamis (18/3).

Dilansir Reuters, klaim Maung Weik ini muncul tak lama setelah junta militer Myanmar mengatakan tengah menyelidiki dugaan suap terhadap Suu Kyi.

Jika terbukti bersalah, Suu Kyi terancam hukuman kurungan penjara yang panjang.

Pengacara Suu Kyi, Khin Maung Zaw, membantah tuduhan suap yang dilayangkan pada kliennya itu. Maung Zaw menganggap tuduhan suap itu seperti lelucon.

Namun, hingga kini, Reuters tidak dapat segera menghubungi Maung Zaw untuk menanggapi pengakuan Maung Weik tersebut. Sejauh ini, belum jelas pula kasus suap apa yang disangkakan kepada Suu Kyi.

Selain tuduhan suap, Suu Kyi telah didakwa setidaknya empat tuntutan lain yakni kepemilikan walkie-talkie ilegal, melanggar kebijakan pembatasan virus corona, melanggar undang-undang telekomunikasi, hingga niat menyebabkan keresahan publik.

Suu Kyi terancam tidak lagi bisa berpolitik jika terbukti bersalah terkait empat dakwaan itu.

Negara Barat telah mengecam tuduhan yang dilayangkan junta militer terhadap Suu Kyi tersebut. Mereka menganggap dakwaan itu sebagai palsu dan dibuat-buat.

Suu Kyi bersama pejabat pemerintahan sipil Myanmar lainnya ditahan militer sejak kudeta berlangsung pada 1 Februari lalu.

Saat ini, Suu Kyi dikabarkan menjadi tahanan rumah di lokasi yang dirahasiakan. Perempuan 75 tahun itu sudah beberapa kali menghadiri persidangan militer melalui video virtual.

Sidang terakhirnya pada Senin (15/3) lalu terpaksa ditunda setelah junta militer kembali memutus akses internet di seluruh negeri menyusul pemberontakan sipil menolak kudeta semakin meluas.