Marsekal Hadi Minta Jenderal Myanmar Jaga Keselamatan Rakyat

Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, menyatakan keprihatinan yang mendalam dari Indonesia terhadap kekerasan yang terus terjadi di Myanmar sejak kudeta pada 1 Februari lalu.

Pernyataan itu diutarakan Hadi dalam sambutannya di forum ke-18 ASEAN Chiefs of Defense Forces Meeting (ACDFM) pada Kamis (18/3) yang berlangsung secara virtual.

Sambutan Hadi tersebut dibacakan oleh Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Ganip Warsito.

"Sebagaimana disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, dan disampaikan kembali oleh Menteri Luar Negeri, keamanan dan keselamatan rakyat Myanmar harus menjadi prioritas utama", kata Ganip mengutip pernyataan Hadi.

Selain soal Myanmar, dalam sambutannya, Hadi juga mengangkat sejumlah isu seperti situasi konflik di Laut China Selatan, pandemi corona, hingga penguatan kerja sama militer ASEAN, melalui berbagai upaya.

Pertama, meningkatkan interaksi dan komunikasi antar pimpinan dan pejabat Angkatan Bersenjata sebagai jembatan dalam peningkatan kerja sama. Kedua, meningkatkan sharing informasi dalam berbagai bidang; dan Ketiga, membentuk mekanisme latihan bersama Angkatan Bersenjata ASEAN secara bertahap guna membangun kemampuan dan meningkatkan profesionalisme Angkatan Bersenjata ASEAN.

"Untuk itu langkah yang harus kita tempuh We Care, We Prepare, We Prosper dengan menyatukan tekad dan langkah kerja sama secara konkrit dalam menghadapi setiap tantangan menjadi suatu kebutuhan mendesak bagi ASEAN" katanya.

Dalam pertemuan itu, hadir seluruh petinggi militer negara ASEAN, termasuk Panglima Militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang memimpin kudeta dan kini menjadi pemimpin junta militer negara tersebut.

Ini pertama kali Hlaing muncul di forum internasional sejak merebut kekuasaan.

Min Aung Hlaing duduk di samping kepala militer Myanmar lainnya. Tidak ada indikasi pembahasan krisis yang sedang terjadi di Myanmar secara mendalam.

Negara-negara Barat mengutuk kudeta militer dan menyerukan penghentian kekerasan dan pembebasan Aung San Suu Kyi dan pejabat lainnya yang ditahan sejak kudeta. Sementara itu, negara-negara Asia termasuk ASEAN sudah menawarkan untuk membantu menemukan solusi, tetapi militer tidak menunjukkan tanda-tanda mencari rekonsiliasi.

Pertemuan petinggi militer negara ASEAN itu berlangsung ketika pemberontakan sipil terhadap junta militer Myanmar terus meluas. Tanggapan aparat keamanan Myanmar pun semakin brutal terhadap demonstran anti-kudeta.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan sudah lebih dari 220 orang tewas dalam bentrokan antara aparat dan pedemo anti-junta militer sejak kudeta berlangsung.

Sejumlah kelompok pemerhati HAM di Myanmar juga menuturkan lebih dari 2.000 orang telah ditahan aparat.

(CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi)

Gerakan pemberontakan sipil terhadap junta militer yang semakin meluas di penjuru Myanmar membuat aparat keamanan juga bertindak semakin brutal terhadap pedemo.

Pada Jumat (19/3), media lokal menunjukkan kepadatan lalu lintas terjadi di jalan raya utama utara Yangon. Kemacetan disebabkan oleh orang-orang yang ingin melarikan diri dari kota itu menuju pedesaan yang dinilai lebih aman.