UE: China-Rusia Hambat Tanggapan Internasional atas Myanmar

Diplomat utama Uni Eropa mengatakan bahwa Rusia dan China menghambat tanggapan internasional atas kudeta militer Myanmar.

China dan Rusia sama-sama memiliki hubungan dengan angkatan bersenjata Myanmar, masing-masing sebagai pemasok senjata terbesar pertama dan kedua ke negara itu.

"Tidak mengherankan jika Rusia dan China menghambat upaya Dewan Keamanan PBB, misalnya untuk memberlakukan embargo senjata," kata kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell, Minggu (11/4) seperti dikutip dari Reuters.

"Persaingan geopolitik di Myanmar akan mempersulit pemahaman bersama," kata Borrell yang berbicara atas nama 27 negara anggota UE. "Tapi kita punya kewajiban untuk mencobanya."

Kelompok advokasi Asosiasi bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) menuturkan setidaknya lebih dari 700 orang tewas, termasuk anak-anak dan pemuda, sejak kudeta berlangsung 1 Februari lalu.

Berdasarkan laporan UN Children, 46 anak terbunuh sejak kudeta. Selain itu, sebanyak lebih dari 3 ribu orang juga telah ditahan junta karena berpartisipasi dalam demonstrasi anti-kudeta.

Sebanyak 82 orang tewas di kota Bago, dekat Yangon, pada Jumat lalu.

"Dunia menyaksikan kengerian tentara menggunakan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri," kata Borrell.

Dewan Keamanan PBB pekan lalu menyerukan pembebasan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan pejabat sipil lainnya yang ditahan oleh militer, tetapi tidak mengutuk kudeta tersebut.

UE sedang menyiapkan sanksi baru bagi individu dan perusahaan milik militer Myanmar. Blok tersebut pada Maret menyetujui serangkaian sanksi pertama terhadap 11 orang yang terkait dengan kudeta, termasuk panglima militer.

Sementara pengaruh ekonomi UE di negara itu relatif kecil.

Menurut dia, UE dapat menawarkan lebih banyak insentif ekonomi jika demokrasi kembali di Myanmar.

Borrell mengatakan UE dapat menawarkan untuk meningkatkan hubungan ekonomi dengan Myanmar jika demokrasi dipulihkan. Mencakup lebih banyak perdagangan dan investasi dalam pembangunan berkelanjutan.

Junta militer melakukan aksi kudeta karena menganggap pemilu yang dimenangkan oleh Aung San Suu Kyi dan partainya, NLD, curang.
Mereka menuding setidaknya ada jutaan pemilih palsu yang terdaftar dalam pemilu lalu.