ASEAN Bujuk Junta Hentikan Kekerasan Myanmar di KTT Hari Ini

Para pemimpin negara ASEAN dan panglima junta militer, Min Aung Hlaing, akan bertemu untuk membahas pergolakan di Myanmar dalam konferensi tingkat tinggi hari ini, Sabtu (24/4).

Setidaknya enam pemimpin negara ASEAN dipastikan hadir dalam KTT kali ini dan dijadwalkan akan bertemu dengan Min di Gedung Sekretariat ASEAN di Jakarta.

Indonesia sebagai tuan rumah akan diwakili langsung oleh Presiden Joko Widodo, sementara Brunei Darussalam selaku ketua ASEAN mengirim Sultan Hassanal Bolkiah.

Empat pemimpin negara lainnya, yakni Perdana Menteri Kamboja; Samdech Techo, Perdana Menteri Vietnam, Pham Minh Chinch; Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin; Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, juga akan hadir.

Kementerian Luar Negeri Malaysia juga memastikan bahwa Min Aung Hlaing akan turut hadir dalam KTT yang digelar khusus untuk membahas pergolakan di Myanmar ini.

Thailand dan Filipina hanya mengutus menteri luar mereka. Sementara itu, Laos dipastikan akan turut serta meski belum diketahui perwakilan yang diutus.

Sementara itu, segala persiapan juga dilakukan demi keberlangsungan KTT ASEAN. Polda Metro Jaya menerjunkan 4.382 personel untuk mengamankan pelaksanaan KTT ASEAN di Jakarta, terutama sekitar Gedung VVIP Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dan Gedung Sekretariat ASEAN.

KTT ASEAN kali ini menjadi sorotan lantaran bakal dihadiri Min Aung Hlaing selaku pemimpin junta militer yang memimpin kudeta di Myanmar pada 1 Februari lalu.

Sejumlah pengamat menganggap ASEAN harus berbicara dengan Min guna membujuk militer untuk menghentikan kekerasan di Myanmar.

[Gambas:Video CNN]

Sumber-sumber diplomat yang mengetahui rapat ASEAN ini pun menyatakan bahwa KTT ASEAN tersebut akan fokus untuk membujuk junta militer menghentikan kekerasan terhadap warga sipil Myanmar.

Terpisah, Jokowi menyatakan KTT ASEAN digelar demi kepentingan rakyat Myanmar. Melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Jokowi menyatakan posisi Indonesia atas situasi di Myanmar sejak awal sudah sangat jelas, yakni memprioritaskan kesejahteraan rakyat Myanmar.

Kekerasan dan penggunaan senjata, lanjutnya, harus dihentikan, sehingga korban tidak semakin bertambah. Ia juga menyarankan dialog inklusif harus segera dilakukan agar demokrasi, keamanan, dan stabilitas di Myanmar segera pulih.