Lima Konsensus ASEAN soal Myanmar: Solusi atau Formalitas?
CNN Indonesia
Selasa, 27 Apr 2021 18:51 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Pertemuan pemimpin negara anggota ASEAN di Sekretariat Jenderal ASEAN di Jakarta, 24 April 2021. (REUTERS/Indonesian Presidential Palace)
Jakarta, CNN Indonesia --
Pertemuan ASEAN Leaders Meeting soal Myanmar di Jakarta pekan lalu banyak mengundang pertanyaan, terkait apakah blok negara Asia Tenggara itu mampu membuat junta militer takluk dan menghentikan kekerasan yang sedang berlangsung.
Sejak militer menggulingkan pemerintahan sipil Myanmar dengan kudeta 1 Februari lalu, bentrokan antara aparat dan pedemo anti-junta militer terus terjadi.
Menurut catatan Lembaga Perhimpunan Bantuan Hukum untuk Tahanan Politik Myanmar (AAPP), jumlah korban tewas dalam bentrokan rakyat dan aparat keamanan mencapai 751 orang. Sementara itu, sebanyak 4.437 orang juga ditahan sejak kudeta berlangsung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada Sabtu (24/4) pekan lalu, 10 negara ASEAN, termasuk Myanmar, sepakat menetapkan lima poin konsensus terkait krisis di negara tersebut.
Pertama, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya.
Kedua, segera dimulai dialog konstruktif antara semua pihak terkait untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat. Ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.
Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre. Dan kelima, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait.
Menurut peneliti sekaligus Direktur Eksekutif Burma Human Rights Network (BHRN) yang berbasis di Inggris, Kyaw Win, kelima poin konsensus itu tak cukup menyelesaikan inti masalah yang terjadi di Myanmar.
Kyaw bahkan kecewa karena dalam pernyataan bersama ASEAN yang dikeluarkan ketua blok itu saat ini, Brunei Darussalam, menganggap bahwa kekerasan juga dilakukan oleh warga sipil.
"Kekerasan tidak dilakukan dua pihak, militer dan warga sipil. Yang ada hanya militer fasis yang membunuh warga sipil menggunakan senapan mesin, granat, dan sniper," kata Kyaw kepada CNNIndonesia.com pada Senin (26/4).
"Itu berarti pemimpin ASEAN tidak mengerti kenyataan atau mengelak menggunakan informasi faktual hanya untuk mengesankan pemimpin militer Myanmar," paparnya menambahkan.
Kyaw juga menyoroti kenapa dokumen ASEAN itu tidak secara tegas mendesak pembebasan tahanan politik junta militer Myanmar, termasuk pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, yang ditahan sejak kudeta berlangsung.
Dalam pernyataan ketua ASEAN, para pemimpin blok tersebut hanya mengatakan bahwa "kami juga mendengar seruan untuk pembebasan semua tahanan politik termasuk warga asing."
Sejumlah diplomat negara ASEAN mengatakan KTT pada akhir pekan lalu itu memang fokus digelar demi membujuk junta militer Myanmar berdialog dan menghentikan kekerasan terhadap warga sipil.
KTT itu juga sama sekali tak membahas desakan internasional terkait pemulihan pemerintahan sipil dan demokrasi di Myanmar.
Menurut Kyaw, pemimpin ASEAN tidak perlu bersikap seolah mendengar kepentingan militer Myanmar demi mengajak junta berdialog.
"Karena setiap komentar yang tidak tegas menyebabkan penderitaan warga Myanmar yang setiap hari kehilangan orang-orang yang kami cintai. Jika ASEAN ingin membantu, harus berdiri dengan warga Myanmar dan memberitahu rezim junta militer berhenti membunuh dan membebaskan semua tahanan," ucap Kyaw.
"ASEAN tidak perlu menyalahkan para korban kekerasan (warga sipil) untuk menarik junta militer ke meja perundingan. ASEAN memainkan peran penting dalam penyelesaian krisis di Myanmar karena itu ASEAN harus benar-benar menerapkan langkah yang tepat," kata Kyaw.
Kyaw menganggap lima poin konsensus ASEAN juga tidak dijabarkan dalam linimasa atau timeline yang jelas. Hal itu, menurutnya, menjadikan ASEAN tidak bisa menilai apakah junta militer Myanmar telah menepati janjinya dengan melaksanakan lima konsensus tersebut secara transparan.
Wakil direktur Human Rights Watch Asia yang berbasis di Bangkok, Phil Robertson, menganggap pertemuan ASEAN yang digagas Presiden Joko Widodo itu minim langkah konkret.
Dilansir The South China Morning Post, menurut Robertson, lima poin konsensus ASEAN tidak akan berpengaruh memperbaiki krisis Myanmar dalam waktu dekat.
"ASEAN tidak dapat menutupi fakta bahwa tidak ada kesepakatan dari junta Myanmar untuk membebaskan lebih dari 3.300 tahanan politik yang saat ini ditahan, termasuk tokoh politik senior yang mungkin akan terlibat dalam penyelesaian yang dinegosiasikan untuk krisis tersebut," kata Robertson melalui pernyataan pada Minggu (25/4).
Robertson juga mengatakan ada "kekhawatiran nyata" tentang lima konsensus Myanmar mengingat salah satu kelemahan ASEAN selama ini terletak pada minimnya pelaksanaan keputusan dan rencana yang dikeluarkan blok itu sendiri.
Berbeda dengan Kyaw dan Robertson, peneliti Pusat Kajian Strategis dan Internasional (CSIS) Indonesia, Evan Laksmana, menganggap pertemuan ASEAN pada akhir pekan lalu menjadi salah satu tonggak penting.
Hal itu, menurutnya, menandakan bahwa negara ASEAN masih "cukup bersatu" untuk "memberikan sesuatu".
Sebab, selama ini negara ASEAN juga masih memiliki pandangan yang beragam dalam memandang kudeta Myanmar. Sejumlah negara seperti Thailand, Kamboja, dan Vietnam menganggap krisis dan kudeta di Myanmar merupakan masalah domestik sehingga tidak perlu campur tangan ASEAN.
Sementara itu, Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Brunei cukup vokal mengangkat isu Myanmar agar dibahas ASEAN.
"Apa yang kita miliki saat ini adalah dasar dan awal dari proses yang dipimpin ASEAN," kata Evan melalui kicauannya di Twitter.
"Lima poin konsensus bukan lah kesepakatan akhir atau solusi untuk krisis. Jadi para pengkritik yang tidak senang dengan hasil tersebut harus bisa mengusulkan ide-ide yang bisa diterapkan untuk disertakan dalam proses saat kita bergerak maju untuk Myanmar," paparnya menambahkan.
Seorang analis senior di Institut Kajian Strategis dan Internasional Malaysia, Thomas Daniel, juga menganggap bahwa keberhasilan ASEAN menggelar dialog tatap muka dengan Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, kemarin merupakan "langkah maju yang penting" dalam membantu menangani krisis di negara tersebut.
Sementara itu, peneliti politik Asia Tenggara yang berbasis di Canberra, Australia, Hunter Marston, menuturkan meski saat ini junta militer merupakan sumber konflik di Myanmar, ASEAN juga perlu memulai mengikutsertakan pemerintah bayangan Myanmar, National Unity Government, dalam setiap upaya penyelesaian krisis di negara tersebut.
"Saya pikir buktinya ada pada apa yang akan dilakukan ASEAN selanjutnya," kata Marston.
Jakarta, CNN Indonesia --
Pertemuan ASEAN Leaders Meeting soal Myanmar di Jakarta pekan lalu banyak mengundang pertanyaan, terkait apakah blok negara Asia Tenggara itu mampu membuat junta militer takluk dan menghentikan kekerasan yang sedang berlangsung.
Sejak militer menggulingkan pemerintahan sipil Myanmar dengan kudeta 1 Februari lalu, bentrokan antara aparat dan pedemo anti-junta militer terus terjadi.
Menurut catatan Lembaga Perhimpunan Bantuan Hukum untuk Tahanan Politik Myanmar (AAPP), jumlah korban tewas dalam bentrokan rakyat dan aparat keamanan mencapai 751 orang. Sementara itu, sebanyak 4.437 orang juga ditahan sejak kudeta berlangsung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada Sabtu (24/4) pekan lalu, 10 negara ASEAN, termasuk Myanmar, sepakat menetapkan lima poin konsensus terkait krisis di negara tersebut.
Pertama, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya.
Kedua, segera dimulai dialog konstruktif antara semua pihak terkait untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat. Ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.
Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre. Dan kelima, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait.
Menurut peneliti sekaligus Direktur Eksekutif Burma Human Rights Network (BHRN) yang berbasis di Inggris, Kyaw Win, kelima poin konsensus itu tak cukup menyelesaikan inti masalah yang terjadi di Myanmar.
Kyaw bahkan kecewa karena dalam pernyataan bersama ASEAN yang dikeluarkan ketua blok itu saat ini, Brunei Darussalam, menganggap bahwa kekerasan juga dilakukan oleh warga sipil.
"Kekerasan tidak dilakukan dua pihak, militer dan warga sipil. Yang ada hanya militer fasis yang membunuh warga sipil menggunakan senapan mesin, granat, dan sniper," kata Kyaw kepada CNNIndonesia.com pada Senin (26/4).
"Itu berarti pemimpin ASEAN tidak mengerti kenyataan atau mengelak menggunakan informasi faktual hanya untuk mengesankan pemimpin militer Myanmar," paparnya menambahkan.
Kyaw juga menyoroti kenapa dokumen ASEAN itu tidak secara tegas mendesak pembebasan tahanan politik junta militer Myanmar, termasuk pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, yang ditahan sejak kudeta berlangsung.
Dalam pernyataan ketua ASEAN, para pemimpin blok tersebut hanya mengatakan bahwa "kami juga mendengar seruan untuk pembebasan semua tahanan politik termasuk warga asing."
Sejumlah diplomat negara ASEAN mengatakan KTT pada akhir pekan lalu itu memang fokus digelar demi membujuk junta militer Myanmar berdialog dan menghentikan kekerasan terhadap warga sipil.
KTT itu juga sama sekali tak membahas desakan internasional terkait pemulihan pemerintahan sipil dan demokrasi di Myanmar.
Menurut Kyaw, pemimpin ASEAN tidak perlu bersikap seolah mendengar kepentingan militer Myanmar demi mengajak junta berdialog.
"Karena setiap komentar yang tidak tegas menyebabkan penderitaan warga Myanmar yang setiap hari kehilangan orang-orang yang kami cintai. Jika ASEAN ingin membantu, harus berdiri dengan warga Myanmar dan memberitahu rezim junta militer berhenti membunuh dan membebaskan semua tahanan," ucap Kyaw.
"ASEAN tidak perlu menyalahkan para korban kekerasan (warga sipil) untuk menarik junta militer ke meja perundingan. ASEAN memainkan peran penting dalam penyelesaian krisis di Myanmar karena itu ASEAN harus benar-benar menerapkan langkah yang tepat," kata Kyaw.
Kyaw menganggap lima poin konsensus ASEAN juga tidak dijabarkan dalam linimasa atau timeline yang jelas. Hal itu, menurutnya, menjadikan ASEAN tidak bisa menilai apakah junta militer Myanmar telah menepati janjinya dengan melaksanakan lima konsensus tersebut secara transparan.
Kemajuan Tetapi Minim Langkah Konkret
Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing. (AP/Rusman)
Wakil direktur Human Rights Watch Asia yang berbasis di Bangkok, Phil Robertson, menganggap pertemuan ASEAN yang digagas Presiden Joko Widodo itu minim langkah konkret.
Dilansir The South China Morning Post, menurut Robertson, lima poin konsensus ASEAN tidak akan berpengaruh memperbaiki krisis Myanmar dalam waktu dekat.
"ASEAN tidak dapat menutupi fakta bahwa tidak ada kesepakatan dari junta Myanmar untuk membebaskan lebih dari 3.300 tahanan politik yang saat ini ditahan, termasuk tokoh politik senior yang mungkin akan terlibat dalam penyelesaian yang dinegosiasikan untuk krisis tersebut," kata Robertson melalui pernyataan pada Minggu (25/4).
Robertson juga mengatakan ada "kekhawatiran nyata" tentang lima konsensus Myanmar mengingat salah satu kelemahan ASEAN selama ini terletak pada minimnya pelaksanaan keputusan dan rencana yang dikeluarkan blok itu sendiri.
Berbeda dengan Kyaw dan Robertson, peneliti Pusat Kajian Strategis dan Internasional (CSIS) Indonesia, Evan Laksmana, menganggap pertemuan ASEAN pada akhir pekan lalu menjadi salah satu tonggak penting.
Hal itu, menurutnya, menandakan bahwa negara ASEAN masih "cukup bersatu" untuk "memberikan sesuatu".
Sebab, selama ini negara ASEAN juga masih memiliki pandangan yang beragam dalam memandang kudeta Myanmar. Sejumlah negara seperti Thailand, Kamboja, dan Vietnam menganggap krisis dan kudeta di Myanmar merupakan masalah domestik sehingga tidak perlu campur tangan ASEAN.
Sementara itu, Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Brunei cukup vokal mengangkat isu Myanmar agar dibahas ASEAN.
"Apa yang kita miliki saat ini adalah dasar dan awal dari proses yang dipimpin ASEAN," kata Evan melalui kicauannya di Twitter.
"Lima poin konsensus bukan lah kesepakatan akhir atau solusi untuk krisis. Jadi para pengkritik yang tidak senang dengan hasil tersebut harus bisa mengusulkan ide-ide yang bisa diterapkan untuk disertakan dalam proses saat kita bergerak maju untuk Myanmar," paparnya menambahkan.
Seorang analis senior di Institut Kajian Strategis dan Internasional Malaysia, Thomas Daniel, juga menganggap bahwa keberhasilan ASEAN menggelar dialog tatap muka dengan Panglima Militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, kemarin merupakan "langkah maju yang penting" dalam membantu menangani krisis di negara tersebut.
Sementara itu, peneliti politik Asia Tenggara yang berbasis di Canberra, Australia, Hunter Marston, menuturkan meski saat ini junta militer merupakan sumber konflik di Myanmar, ASEAN juga perlu memulai mengikutsertakan pemerintah bayangan Myanmar, National Unity Government, dalam setiap upaya penyelesaian krisis di negara tersebut.
"Saya pikir buktinya ada pada apa yang akan dilakukan ASEAN selanjutnya," kata Marston.
