Listrik Padam Buat Warga Irak Kegerahan saat Gelombang Panas

Penduduk Irak dilaporkan semakin kegerahan di tengah gelombang panas yang mencapai suhu 48 derajat Celcius akibat pemadaman listrik besar-besaran di negara itu.

Padahal, mereka membutuhkan listrik untuk mengoperasikan kipas angin, pengatur suhu ruangan hingga pompa air untuk menjaga kondisi tubuh di tengah gelombang panas.

Dilansir Associated Press, Jumat (2/7), menurut Kementerian Urusan Tenaga Listrik Irak, pembangkit daya mereka hari ini tercatat hanya sanggup menghasilkan listrik lebih dari 4.000 megawatt. Padahal biasanya pembangkit listrik itu bisa memproduksi 20 ribu megawatt listrik.

Wilayah yang mengalami pemadaman listrik termasuk Ibu Kota Baghdad hingga sejumlah provinsi di kawasan selatan.

Akibat pemadaman listrik itu, perangkat kipas angin atau pengatur suhu ruangan tidak berfungsi di tengah cuaca terik. Penduduk Irak juga kesulitan mendapatkan air karena pompa yang menggunakan daya listrik tidak bisa dioperasikan.

Menurut laporan pemadaman listrik itu terjadi akibat terputusnya jaringan listrik utama bertegangan 400 kilovolt yang menghubungkan Baghdad dan Provinsi Babilonia. Seorang sumber pejabat setempat yang enggan disebut namanya sampai saat ini menyatakan belum mengetahui alasan terputusnya jaringan listrik utama, yakni apakah akibat beban yang berlebih atau sabotase.

Pemadaman listrik terjadi di Irak jika daya yang dihasilkan pembangkit listrik tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Selain itu alasan gangguan teknis seperti kerusakan pada gardu distribusi atau jaringan juga bisa menyebabkan pemadaman listrik, di samping suhu ekstrem.

Irak terakhir kali mengalami pemadaman listrik besar-besaran pada lima tahun lalu. Hal itu juga memicu gelombang protes di Irak pada 2019, selain isu korupsi yang menyelimuti pemerintah Irak.

Iran yang selama ini menjadi pemasok listrik ke Irak juga memangkas pasokan hingga sepertiga pada puncak musim panas tahun ini. Hal itu membuat Menteri Urusan Tenaga Listrik Irak, Majed Hantoush, memilih mengundurkan diri akibat tekanan politik dan rakyat.