Pemerintah Kuba menuduh embargo ekonomi Amerika Serikat yang menjadi pemicu aksi unjuk rasa penduduk setempat.
Sementara AS menyatakan penduduk Kuba menumpahkan amarah karena muak puluhan tahun hidup di bawah tekanan ekonomi.
Dilansir AFP, Presiden Kuba, Miguel Diaz-Canel, menyatakan kebijakan ekonomi AS terhadap negara mencekik perekonomian dan memicu gejolak sosial di tengah masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apa keinginan mereka? Untuk memicu gejolak sosial dan berupaya mengganti rezim," kata Diaz-Canel dalam pidato yang disiarkan stasiun televisi setempat.
Pemerintah Amerika Serikat di masa kepemimpinan mendiang Presiden John F. Kennedy menerapkan sanksi ekonomi terhadap Kuba sehak 1962. Sanksi itu berupa embargo perdagangan di antara kedua negara dua tahun setelah pemerintahan rezim Presiden Fulgencio Batista tumbang oleh kelompok pemberontak komunis pimpinan mendiang Fidel Castro, atau yang dikenal sebagai Revolusi Kuba.
Hubungan kedua negara terus memburuk sejak pemerintahan AS di masa Presiden Donald Trump kembali menerapkan sanksi yang sempat dilonggarkan di masa pemerintahan Presiden Barack Obama pada 2014 sampai 2016.
Bahkan keputusan Trump kembali menerapkan terhadap Kuba tetap dilanjutkan di masa pemerintahan Presiden Joe Biden. Pandemi virus corona (Covid-19) juga membuat sektor pariwisata Kuba lesu, sehingga pendapatan negara itu anjlok hingga 11 persen pada tahun lalu.
Sekitar 11.2 juta penduduk Kuba merasakan langsung dampak lesunya denyut pariwisata akibat pandemi. Padahal sektor itu menjadi salah satu pemasukan utama bagi Kuba.
Aksi unjuk rasa tersebut juga menjadi yang terbesar di negara komunis itu.
Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez, blokade ekonomi yang diterapkan Negeri Paman Sam sama saja merupakan bentuk genosida.
Di sisi lain, Biden menyatakan mendukung aksi demo rakyat Kuba yang dinilai sebagai upaya membebaskan diri dari tekanan politik rezim otoriter dan kesulitan ekonomi.
Sedangkan Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, menyatakan pemerintah Kuba melakukan kekeliruan besar jika menyalahkan negaranya atas aksi unjuk rasa itu. Menurut Blinken demonstrasi itu diakibatkan oleh kesalahan pemerintah setempat dalam mengurus perekonomian dan pandemi Covid-19.
(ayp/ayp)