Inggris: Setengah Populasi Myanmar Bisa Covid dalam 2 Pekan

Inggris memperingatkan bahwa setengah dari total 54 juta populasi Myanmar dapat terinfeksi Covid-19 dalam dua minggu ke depan.

Duta Besar Inggris untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Barbara Woodward, menuturkan kerusuhan dan krisis ekonomi yang dipicu kudeta militer Februari lalu membuat penanganan pandemi di Myanmar semakin tidak kondusif.

"Kudeta telah mengakibatkan keruntuhan total sistem perawatan kesehatan dan petugas kesehatan diserang dan ditangkap aparat," kata Woodward dalam diskusi informal Dewan Keamanan PBB tentang Myanmar pada Kamis (29/7).

"Virus corona menyebar ke seluruh penduduk dengan sangat cepat. Menurut perkiraan, dalam dua minggu ke depan separuh penduduk Myanmar bisa terinfeksi Covid-19."

Sehari sebelumnya, Pelapor Khusus PBB untuk situasi HAM Myanmar, Tom Andrews, juga menilai Myanmar berisiko menjadi negara "penyebar super Covid-19" di kawasan Asia Tenggara menyusul infeksi virus corona yang terus melonjak di negara itu.

Lihat Juga : PBB Prediksi Myanmar Jadi 'Penyebar Super' Covid di ASEAN

Pandemi Covid-19 di Myanmar semakin memburuk terutama setelah kudeta militer 1 Februari lalu menyebabkan kerusuhan dan krisis ekonomi berlarut-larut.

Sejak kudeta berlangsung, banyak rumah sakit pemerintah di penjuru negeri hampir tidak berfungsi optimal.

Para dokter melakukan aksi mogok kerja memprotes junta militer. Banyak dokter terpaksa merawat pasien secara diam-diam karena terus menghadapi ancaman kekerasan dan penangkapan militer.

Selain minim tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan Myanmar juga kekurangan oksigen dan ventilator yang merupakan salah satu alat utama perawatan pasien Covid-19, dan peralatan medis serta obat-obatan lainnya.

Lihat Juga : Junta Myanmar Mulai Vaksinasi Covid-19 Ratusan Narapidana

Banyak warga Myanmar juga memasang bendera kuning untuk menandakan kematian dan bendera putih sebagai tanda memohon bala bantuan seperti makanan serta obat-obatan.

Sistem kesehatan Myanmar yang tumbang juga diperparah dengan program vaksinasi Covid-19 yang terhenti.

Media pemerintah Myanmar melaporkan bahwa junta militer telah meminta komunitas internasional membantu menangani pandemi Covid-19 di negara tersebut.

Jumlah infeksi Covid-19 di Myanmar terus melonjak sejak Juni, dengan 4.980 kasus dan 365 kematian terdeteksi pada Rabu (29/7) menurut data Kementerian Kesehatan.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, statistik mencatat total ada lebih dari 284 ribu kasus Covid-19 dengan 8.000 kematian di Myanmar. Banyak pihak menganggap angka itu terlalu rendah.

Di tengah krisis ini, para oposisi junta militer meminta komunitas internasional lebih terlibat dalam memantau aliran bantuan Covid-19 ke Myanmar.

"Untuk vaksinasi Covid-19 serta pemberian bantuan kemanusiaan yang lancar dan efektif, pemantauan ketat oleh komunitas internasional sangat penting," ucap Duta Besar Myanmar untuk PBB, Kyaw Moe Tun, dalam diskusi DK PBB yang sama seperti dilansir Reuters.

Kuw berbicara mewakili pemerintah sipil terpilih Myanmar pimpinan Aung San Suu Kyi yang dikudeta militer.

"Karena itu, kami ingin meminta PBB khususnya Dewan Keamanan untuk segera membentuk mekanisme pemantauan yang dipimpin PBB untuk vaksinasi corona yang efektif dan kelancaran pengiriman bantuan kemanusiaan," kata Kyaw.