UNHCR Tanggapi Protes Ekstrem Pengungsi di Indonesia

Badan Pengungsi untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), UNHCR, menanggapi protes ekstrem para pengungsi di Indonesia mulai dari bakar diri hingga jahit mulut saat menanti kepastian ditempatkan di negara ketiga.

Petugas Komunikasi UNHCR, Mitra Suryono, membeberkan terbatasnya pemukiman dan keputusan menerima imigran bergantung negara tujuan.

"UNHCR dimana-mana di setiap negara, pendekatan kita adalah ke negara-negara penerima. Kita meminta mereka untuk selalu menambah kuota," terang Mitra saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (9/12).

Langkah Mitra dan kawan-kawannya di UNHCR tak sia-sia. Sebelumnya, pada 2020 kuota penempatan pengungsi di negara ketiga hanya satu persen, kemudian di tahun berikutnya bertambah meski tak signifikan, yakni 1,5 persen.

Lihat Juga : China Damprat 4 Negara hingga Israel Pamer Iron Wall

Dia juga mengakui angka itu bak tak kasat mata dibanding jumlah pengungsi yang berkisar 26 juta jiwa.

"Jadi advokasi tersebut terus kami lakukan sampai menunggu hasil atau kuota yang lebih baik," tuturnya.

Hingga akhir April 2021, pengungsi di Indonesia, sebanyak 57 persen berasal dari Afghanistan, 10 persen dari Somalia, dan 5 persen dari Irak.

Secara global pengungsi mengalami hal yang sama, karena semua tak bisa disambut di negara penerima, katanya lagi.

Menurut Mitra, selama lima tahun terakhir ada sekitar 5.700 pengungsi untuk ditempatkan ke negara ketiga. Sayangnya, dari jumlah itu hanya 2.700 yang diterima.

Prioritas negara menerima pengungsi adalah mereka yang tergolong dalam kelompok rentan, seperti anak tanpa kepala keluarga, perempuan, lansia yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan para difabel.

Lihat Juga : China Damprat 4 Negara Boikot Olimpiade: Kalian Tanggung Akibatnya

Sembari menunggu hasil advokasi kuota tambahan pengungsi, UNHCR memberi solusi alternatif kepada para pengungsi dengan membantu program edukasi dan pemberdayaan. Selain itu, jika memungkinan mereka menyarankan untuk menempuh jalur sponsorhip.

Di bidang edukasi, kata Mitra, UNHCR bekerja sama dengan banyak pihak agar anak-anak pengungsi bisa mengenyam pendidikan di sekolah negeri.

Namun, jalan itu bukan tanpa kendala. Bahasa pengantar dan kuota penerimaan siswa di sekolah negeri menjadi hambatan tersendiri.

"Memang ada kendala banyak, salah satunya keterbatasan tempat ya. Kalau ada space, ada sekolah negeri mau menerima anak pengungsi," ucap Mitra lagi.

Anak-anak pengungsi, menurutnya, juga tak semua menguasai bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Namun, UNHCR menyediakan program pelatihan bahasa untuk mempersiapkan siswa pengungsi masuk ke sekolah.

Lihat Juga : Macron Sebut Boikot Olimpiade Politis, Tidak Signifikan

Sejauh ini, anak-anak pengungsi di Indonesia yang bisa belajar di sekolah negeri ada 778 anak.

Sementara itu, total pengungsi di Indonesia mencapai 13.459. Dari jumlah itu, sekitar 3.500 merupakan anak-anak.

Mereka yang belum mendapat kesempatan di sekolah negeri, mengikuti pendidikan non-formal.

Usai menamatkan sekolah, ijazah juga menjadi sorotan UNHCR. Mereka yang belajar di sekolah negeri tak mendapat ijazah sebagaimana siswa Indonesia lain.

Masalah pendidikan pengungsi di Indonesia, baca di halaman berikutnya...

Anak-anak pengungsi itu, kata Mitra Suryono, mendapat semacam sertifikat tamat sekolah. Hal ini, lantaran dalam salah satu administrasi di sekolah negeri membutuhkan Nomor Induk Siswa (NIS). Dan, mereka tak memilikinya.

"Yang sudah-sudah, ya artinya, mereka belum bisa mendapat ijazah yang sah, tapi minimal ada sertifikat kelulusan bahwa mereka sudah menamatkan sekolah,"terangnya.

Lihat Juga : Putin Bakal Kirim Spesialis Virus ke Afsel untuk Teliti Omicron

UNHCR tengah memperjuangkan soal ijazah itu. Mitra berharap ke depan hal tersebut bisa diperbaiki.

"Anak-anak yang sekolah di sekolah negeri itu kami harapkan bisa mendapatkan ijazah atau sertifikat yang sah," ujarnya.

Untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya pun tetap sulit. Terlebih, SMP atau SMA tak semenjamur SD. Pun, ketika sudah lulus. Mereka tak punya akses untuk bekerja.

Sehingga alternatif yang disediakan UNHCR adalah program pemberdayaan. Mereka bekerja sama dengan sejumlah pihak agar para pengungsi punya keterampilan.

Fasilitasi Program Sponsorship

Sementara untuk sponsorship, UNHCR hanya membantu memfasilitasi. Misalnya, ada keluarga pengungsi yang tinggal di Australia, kemudian mereka ingin anggotanya yang di Indonesia menyusul dengan menggunakan program sponsorship.

"Kami bisa bantu fasilitasi mereka yang mau berangkat pakai sponsorship mereka. kita berikan dokumen yang dibutuhkan," lanjut Mitra.

Pekan lalu, empat pengungsi Afghanistan di Pekanbaru menjahit mulut sebagai bentuk protes atas ketidakjelasan nasib mereka yang terlantar bertahun-tahun di negara ini.

Lihat Juga : Koalisi AS Resmi Setop Gempur ISIS di Irak usai 7 Tahun

Langkah Itu sebagai simbol suara para pengungsi yang tak berdaya di seluruh dunia.

Sejak awal November, para pengungsi rutin menggelar aksi di depan kantor UNHCR. Namun, belum ada respons dari lembaga terkait.

Aksi serupa juga digelar di Medan. Sangkin putus asa dengan nasib, seorang pengungsi melakukan aksi bakar diri. UNHCR pun menjadi sorotan.

Salah satu yang melancarkan kritik ke negara itu adalah organisasi non pemerintahan, Solidarity Indonesia for Refugee (SIR).

"Bukti UNHCR tidak serius mengatasi persoalan ini dari banyaknya warga international di Indonesia yang sedang mencari suaka dan pengungsi depresi. Terakhir pengungsi dari Afghanistan yang transit di Medan bakar diri," kata Pendiri SIR Ali Yusuf, dikutip dari rilis SIR, beberapa hari lalu.

Indonesia bukan negara yang turut menandatangani Konvensi Wina 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, serta belum memiliki sistem penentuan status pengungsi.

Pemerintah kemudian memberikan kewenangan kepada UNHCR untuk menjalankan mandat perlindungan dan menangani permasalahan pengungsi di Indonesia.

Masalah kian rumit, saat puluhan negara mengurangi kuota imigran lantaran kebanjiran pengungsi.