Hong Kong Minta Aktivis Tak Halangi Pemusnahan Hamster Positif Covid

CNN Indonesia
Sabtu, 22 Jan 2022 03:57 WIB
Pemerintah Hong Kong memperingatkan aktivis pencinta hewan agar tak mengganggu rencana pemusnahan hamster yang positif Covid-19. Ilustrasi hamster. (AFP/Bertha Wang)
Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah Hong Kong memperingatkan aktivis pencinta hewan agar tak mengganggu rencana pemusnahan hamster atau hewan kecil lain yang positif Covid-19.

"Departemen Pertanian, Perikanan, dan Konservasi (ACFD) meminta agar mereka berhenti menghalangi (langkah kami)," demikian pernyataan ACFD yang dikutip AFP, Jumat (21/1).

ACFD merilis pernyataan ini setelah sejumlah aktivis memprotes rencana Hong Kong untuk memusnahkan sekitar 2.000 hamster usai 11 hewan terinfeksi Covid-19.


Para pencinta hewan lantas berjaga di sekitar fasilitas pengumpulan hamster untuk mencegah pemilik menyerahkan binatang itu.

Namun, pemerintah memperingatkan peningkatan kemungkinan penularan virus corona dari hewan ke manusia. Kemungkinan ini mencuat setelah pemerintah menemukan lebih banyak kasus Covid yang terkait dengan toko hewan peliharaan di sekitarnya.

Pemerintah mendeteksi klaster toko hewan peliharaan saat pekerja di toko hewan Little Boss di distrik Causeway Bay terkonfirmasi positif Covid-19 varian Delta pada Senin (17/1). Penelusuran lebih lanjut menunjukkan 11 hamster terinfeksi Covid-19.

Ahli mikrobiologi sekaligus penasihat Covid-19 pemerintah, Yuek Kwok-yung, mengatakan pemusnahan massal diperlukan untuk mencegah bencana.

[Gambas:Video CNN]

"Kami punya alasan untuk meyakini bahwa sumber (wabah) berasal dari gudang berisi lebih dari 1.000 hamster yang saling berdekatan," kata Yuek.

Pemerintah pun meminta penduduk menyerahkan hamster yang diimpor sejak 22 Desember untuk dites Covid-19. Mereka berencana akan melakukan euthanasia hamster-hamster itu demi mencegah penyebaran lebih lanjut.

Saat ini, tidak ada hukuman bagi pemilik hamster yang membeli hewan itu setelah 22 Desember. Namun, pejabat kesehatan menyatakan Hong Kong memiliki mekanisme hukum untuk menjamin penyerahan wajib tersebut.

(isa/has)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER