Hasrat Israel Jalin Relasi dengan RI sampai China Pecat Pejabat Partai

Israel berhasrat menjalin hubungan resmi dengan Indonesia sampai China lagi-lagi pecat pejabat Partai Komunis yang korupsi meramaikan berita internasional pada Rabu (26/1).

Berikut kilas berita internasional kemarin.

Lihat Juga : Kisah Ribut 30 Tahun Saudi-Thailand karena Insiden Berlian Rp286 M

China Pecat Lagi Pejabat Partai Komunis kena Korupsi

Pejabat Partai Komunis China (PKC) lagi-lagi kedapatan melakukan tindak korupsi. Setelah tiga pejabat sebelumnya dipecat atas tuduhan korupsi, kini satu pejabat lainnya juga dilaporkan dipecat dari PKC.

Pengawas anti-korupsi China mengatakan telah memecat mantan sekretaris PKC dari pusat teknologi Hangzhou. Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin (CCDI) melaporkan bahwa Zhou Jiangyong didapati "mendukung ekspansi modal yang tidak teratur".

Mengutip Reuters, komisi itu juga menemukan bahwa Zhou menerima sejumlah besar properti secara ilegal melalui kerja sama dengan kerabatnya. Zhou diduga terlibat dalam kasus korupsi keluarga.

Lihat Juga : Ibu Kandung Rohana Ungkap Alasan Tinggalkan Sang Putri di Malaysia

Israel Ungkap Hasrat Jalin Hubungan Resmi dengan Indonesia

Menteri Luar Negeri Israel, Yair Lapid, mengungkapkan keinginan besar negaranya menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia.

Lapid menuturkan Israel berharap dapat membangun kesepakatan normalisasi dengan sejumlah negara mayoritas Muslim lainnya seperti Indonesia hingga Arab Saudi, setelah berhasil rujuk dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko pada 2020 yang dibantu Amerika Serikat.

"Jika Anda bertanya kepada saya negara penting apa yang sedang kami bidik, Indonesia adalah salah satunya, Arab Saudi tentu saja masuk, tetapi hal-hal ini membutuhkan waktu," ucap Lapid saat diwawancarai radio Angkatan Darat Israel pada Selasa (25/1) seperti dikutip Reuters.

Dubes RI Buka-bukaan soal PR Usang Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura

Indonesia dan Singapura meresmikan perjanjian ekstradisi kedua negara yang disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Lee Hsien Loong di Bintan, Kepulauan Riau, Selasa (25/1).

Meski begitu, Indonesia masih belum bisa meminta sejumlah buronan kriminal seperti koruptor yang kabur ke Singapura lantaran perjanjian ekstradisi masih perlu diratifikasi Dewan Perwakilan (DPR RI) sebelum bisa berlaku secara efektif.

Duta Besar RI untuk Singapura, Suryopratomo, juga mengakui hal tersebut. Ia juga "mewanti-wanti" bahwa ratifikasi perjanjian ini bisa memakan waktu yang lama, seperti kesepakatan ekstradisi Singapura-RI pada 2007 yang mandekpada tahap ratifikasi DPR.

"Persoalan politik seperti ekstradisi itu tergantung dari DPR akan berapa lama. Bisa cepat bisa lama," kata Suryopratomo kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon pada Rabu (26/1).

"Seperti kesepakatan 2007, semua kan secara teknis pemerintah RI dan Singapura sudah menyepakati. Tapi kemudian karena ini berkaitan dengan urusan hukum harus ada ratifikasi. Kalo ditanyakan berapa lama perjanjian ini akan diimplementasikan, ya tergantung seberapa cepat kemudian secara politik bisa diselesaikan di parlemen," paparnya menambahkan.

Lihat Juga : Prancis Negara Kedua Tembus Setengah Juta Kasus Covid Sehari

Thailand Legalkan Warga Konsumsi dan Tanam Ganja

Dewan Narkotika Thailand menghapus ganja dari daftar obat-obatan terlarang pada Selasa (25/1).

Thailand pun menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang melegalkan ganja untuk penggunaan medis dan penelitian.

Di bawah aturan baru ini, warga diizinkan mengkonsumsi hingga menanam ganja di rumah meski tetap harus memberitahu pemerintah daerah masing-masing.