Sri Lanka Lantik 9 Menteri Baru, Bongkar Pasang Lagi Gegara Krisis

Sri Lanka melantik sembilan menteri baru pada Jumat (20/5), di tengah pergolakan politik yang membuat kabinet morat-marit akibat krisis ekonomi.

"Sembilan menteri kabinet dari pemerintahan baru yang mencakup semua partai mengucap sumpah mereka di hadapan Presiden Gotabaya Rajapaksa," demikian pernyataan kantor kepresidenan Sri Lanka.

Sebagaimana diberitakan Reuters, sembilan menteri yang ditunjuk pada hari ini bakal mengemban tugas untuk sektor-sektor krusial, seperti kesehatan, perdagangan, dan pariwisata.

Pelantikan ini digelar di tengah gonjang-ganjing politik di Sri Lanka akibat krisis ekonomi yang terus melilit negara itu selama beberapa waktu belakangan.

Pada bulan ini saja, Sri Lanka melantik perdana menteri baru setelah Mahinda Rajapaksa yang merupakan adik kandung Presiden Gotabaya mengundurkan diri pada 9 Mei lalu.

Sejumlah pihak, termasuk demonstran dan anggota parlemen dari partai berkuasa, sudah mendesak Mahinda untuk mundur sejak krisis mulai membara bulan lalu.

Mahinda sempat menolak dengan dalih ia mengantongi dukungan parlemen pada akhir April lalu. Saat itu, ia menegaskan tak akan mengundurkan diri meski desakan warga kian besar.

"Mayoritas anggota parlemen menginginkan saya. Mungkin ada beberapa yang ingin saya mundur. Orang harus sabar mengatasi krisis ini," ujar Mahinda kepada radio Neth FM pada akhir April lalu.

Namun, masyarakat dan sejumlah anggota parlemen terus menuntut Mahinda mengundurkan diri. Tuntutan itu semakin nyaring setelah salah satu demonstran, Chamida Lakshan, tewas akibat tembakan polisi.

Salah satu mantan pendukung setia Gotabaya yang juga anggota parlemen Sri Lanka, Nalaka Godahewa, mengatakan bahwa presiden harus memecat perdana menteri.

Menurut dia, pemerintah kehilangan kredibilitasnya usai polisi menembak salah satu pedemo itu.

"Kita harus memulihkan stabilitas politik agar berhasil melewati krisis ekonomi ini. Seluruh kabinet, termasuk perdana menteri, harus mengundurkan diri. [harus ada] Kabinet sementara yang bisa memenangkan kepercayaan semua pihak," ucap dia.

Beberapa anggota senior partai penguasa lain, termasuk mantan Menteri Media dan Juru Bicara Kabinet, Dullas Alahapperuma, juga meminta PM mundur.

"Saya mendesak presiden untuk menunjuk kabinet kecil dengan konsensus sesungguhnya yang menghadirkan semua partai di parlemen [untuk menjalankan roda pemerintahan] maksimal selama satu tahun," ujar Alahapperuma.

Perombakan kabinet ini dianggap penting di tengah krisis ekonomi akut akibat pinjaman yang melambung. Krisis itu kian buruk akibat pandemi Covid-19.