China Ultimatum AS: Militer Tak Akan Diam jika Pelosi ke Taiwan

China kembali menegaskan penolakannya terhadap kunjungan Ketua Dewan Perwakilan (DPR) Amerika Serikat, Nancy Pelosi, ke Taiwan.

Pemerintahan Presiden Xi Jinping mewanti-wanti AS bahwa militernya "tidak akan duduk diam" jika Pelosi tetap melawat ke Taiwan dalam turnya ke sejumlah negara Asia.

Lihat Juga : Kapal Induk India Bikin China Waswas: Tertunda 12 Tahun, Biaya Bengkak

"Militer kami tidak akan tinggal diam," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, dalam jumpa pers rutin di Beijing, Senin (1/8).

Dikutip Reuters, pernyataan itu diutarakan Zhao merespons Pelosi yang berkeras melaksanakan tur ke sejumlah negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Meski Taiwan tak masuk dalam rencana turnya itu, namun sejumlah sumber mengatakan lawatan Pelosi ke Taipei masih "tentatif".

Padahal, China telah berulangkali menegaskan penolakannya terkait rencana kunjungan Pelosi itu.

[Gambas:Video CNN]

Sejumlah sumber pemerintah China bahkan mengatakan Beijing mempersiapkan segala cara, termasuk militer, untuk menanggapi kemungkinan lawatan Pelosi ke Taiwan.

Dalam jumpa pers hari ini, Zhao menuturkan karena status Pelosi sebagai "pejabat tertinggi ketiga di jajaran pemerintah AS", lawatannya ke Taiwan bisa menimbulkan "dampak politik yang mengerikan".

Sebelumnya, Pelosi dan timnya bungkam soal rencana turnya ke Asia. Ia enggan menjabarkan rencana perjalanannya itu karena alasan keamanan.

Namun, hari ini, Pelosi akhirnya mengumumkan turnya ke Asia Pasifik.

"Hari ini, delegasi Kongres kami terbang ke Indo-Pasifik untuk memperkuat hubungan diplomatik Amerika Serikat dan memperkuat komitmen terhadap sekutu kami di kawasan," kata Pelosi pada Minggu (31/7).

Ia kemudian berujar, "Di Singapura, Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang delegasi kami akan melakukan pertemuan tingkat tinggi guna membahas cara untuk lebih memajukan kepentingan dan nilai bersama."

Pelosi lebih lanjut menerangkan lawatan itu akan fokus pada kerja sama keamanan, ekonomi, dan pemerintahan yang demokratis di kawasan Indo-Pasifik.