Jakarta, CNN Indonesia --
Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha telah diberhentikan sementara dari jabatannya di pemerintahan pada Rabu (24/8). Penangguhan ini dilakukan setelah pihak oposisi menggugat masa jabatannya yang dinilai telah usai.
Namun, seorang juru bicara pemerintah mengatakan Prayut masih menjabat sebagai menteri pertahanan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Prayut dinilai sudah mencapai akhir periode kekuasaan yang diatur hanya selama delapan tahun dalam konstitusi.
Itu disebabkan karena jika menghitung jabatan Prayut sebagai pemimpin junta, seharusnya kepemimpinannya berakhir tahun ini.
Kenapa PM Diberhentikan Sementara?
Kisruh ini muncul setelah pengadilan menerima petisi yang ditandatangani oleh 172 anggota parlemen oposisi, yang mengklaim kepemimpinan Prayut dimulai sejak 2014. Kala itu, Prayut mengambil alih kekuasaan melalui kudeta.
Pengadilan kemudian setuju untuk menindaklanjuti kasus ini, tetapi tak memberikan tanggal pasti kapan persidangan dilakukan.
Meski begitu, pengadilan memberikan waktu 15 hari bagi Prayut untuk memberikan pernyataan balasan, seperti alasan ia harus tetap menjabat, ketika dia secara formal menerima dokumen pengadilan.
Kantor Prayut kemudian mengatakan pihaknya menghargai keputusan pengadilan.
Berlanjut ke halaman berikutnya >>>
[Gambas:Video CNN]
Siapa Memimpin Thailand Saat Ini?
Juru bicara pemerintah Anucha Burapachaisri mengatakan Wakil Perdana Menteri Prawit Wongsuwan bakal menjabat sebagai pelaksana tugas (plt) perdana menteri sambil menunggu pengadilan mempertimbangkan putusan terakhirnya.
Prawit sendiri merupakan mantan komandan angkatan bersenjata Thailand dan telah lama mendukung monarki negara itu.
Di bawah konstitusi, pemilihan baru seharusnya dilangsungkan pada Mei tahun depan. Meski begitu, perdana menteri yang menjabat berwenang mengadakan pemilihan lebih cepat dengan cara membubarkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Kenapa Prayut Tidak Populer?
Prayut merupakan pemimpin dengan citra yang tak begitu baik. Ia berhadapan dengan mosi tidak percaya sebanyak empat kali dalam beberapa bulan terakhir.
Seorang profesor di Universitas Chulalongkorn, Thitinan Pongsudhirak, bahkan menilai Prayut mencoba mempertahankan kekuasaannya hingga pemilihan berlangsung.
"Ada sejumlah masalah salah urus ekonomi, politik yang masih terpolarisasi, selama delapan tahun dia [Prayut] menjadi perdana menteri, atau sejak dia disebut sebagai perdana menteri. Thailand tidak beroperasi dengan baik," kata Thitinan seperti dikutip CNN.
Kepemimpinan Prayut diwarnai dengan masalah otoritarianisme dan ketidaksetaraan.
Prayut, yang kala itu menjabat sebagai kepala angkatan bersenjata, berkuasa setelah mengkudeta pemerintahan Yingluck Shinawatra pada 2014. Kudeta itu dipenuhi dengan pemberontakan warga sipil dan demonstrasi.
Namun, setelah Prayut berkuasa, ia melarang seluruh kampanye politik, termasuk pertemuan politik yang diikuti lebih dari lima orang.
Kala Prayut berkuasa, ratusan aktivis dipenjara dan didakwa di bawah hukum hukum kejam seperti penghasutan atau lese majeste. Hukum lese majeste sendiri melarang kritik terhadap keluarga kerajaan.
Pada 2020, generasi muda Thailand memutuskan berdemo besar-besar menuntut Prayut mengundurkan diri. Protes itu dilatarbelakangi dengan isu demokrasi gagal, pun represi atas hak sipil dan kebebasan.
Tak hanya itu, ketidakbecusan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19, ekonomi, nepotisme, pun kurangnya transparansi dan akuntabilitas membuat Prayut semakin ditolak masyarakat.
Ketidakpuasan atas Prayut dan monarki juga terus berlangsung pada 2021.
Raja Maha Vajiralongkorn, yang dilantik pada Mei 2019, dipercaya menghabiskan banyak waktunya di luar negeri. Ia absen di ruang publik Thailand meski negara itu kesulitan menghadapi pandemi Covid-19.
Sejak menjadi Raja, aset yang dipegang Biro Properti Kerajaan Thailand telah ditransfer ke Vajiralongkorn, menegaskan kendalinya atas keuangan kerajaan, pun sangat menambah kekayaan pribadinya.
Namun, tindakan tersebut memicu kemarahan publik, mengingat mereka diwajibkan untuk menghormati monarki.
