Uni Eropa Sentil Putin Caplok 4 Wilayah Ukraina: Rusak Tatanan Global
Uni Eropa (UE) mengecam dan menyatakan tak akan pernah mengakui pencaplokan Rusia terhadap empat wilayah di Ukraina, usai Presiden Vladimir Putin meresmikan aneksasi itu.
"Kami dengan tegas menolak dan dengan tegas mengutuk pencaplokan ilegal dari Rusia atas wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson Ukraina," demikian pernyataan resmi pemimpin negara anggota Uni Eropa, seperti dikutip AFP, Jumat (30/9).
Lebih lanjut, UE menegaskan bahwa Rusia menempatkan keamanan global dalam risiko. Mereka juga menilai pemerintahan Putin melanggar Piagam PBB dan hukum internasional.
"Moskow dengan sengaja merusak tatanan internasional berbasis aturan dan secara terang-terangan melanggar hak-hak dasar Ukraina atas kemerdekaan, kedaulatan dan integritas teritorial," demikian bunyi pernyataan itu.
Uni Eropa juga mendesak semua negara dan organisasi internasional secara tegas menolak pencaplokan ilegal tersebut.
Selain itu, UE mengatakan hasil referendum itu tak bisa menghasilkan efek hukum apa pun. Keempat wilayah itu, dan Crimea yang dicaplok pada 2014 lalu, merupakan wilayah Ukraina.
Blok itu menegaskan untuk tetap berkomitmen mendukung hak sah Ukraina demi mendapatkan kembali kendali atas semua wilayahnya yang diakui secara internasional.
"Kami akan memperkuat tindakan pembatasan kami melawan tindakan ilegal Rusia. Mereka akan lebih meningkatkan tekanan pada Rusia untuk mengakhiri perang agresinya," lanjut pernyataan itu.
Pernyataan itu muncul usai Putin resmi mendeklarasikan empat wilayah Ukraina sebagai bagian dari Rusia.
Putin juga menegaskan bahwa warga negara di wilayah itu akan menjadi warga Rusia selamanya. Selain itu, ia meminta pemerintah Ukraina menghargai hasil referendum, yang dinilai sebagai keputusan rakyat.
Orang nomor satu di Rusia itu telah memperingatkan pihaknya bisa saja menggunakan senjata nuklir untuk mempertahankan kendali atas wilayah yang baru dicolok.
Empat wilayah di Ukraina menggelar referendum pada 23 hingga 27 September. Hasil referendum menyatakan mayoritas masyarakat sepakat ingin bergabung dengan Rusia.
Namun, sejumlah pihak menilai hasil referendum itu sudah ada bahkan sebelum pemungutan suara berlangsung.