Perdana menteri China saat ini, Li Keqiang, menjadi sorotan kala Partai Komunis China (PKC) bakal mengadakan kongres lima tahunan mereka pada Minggu (16/10).
Li dikabarkan akan berhenti dari posisinya pada Maret 2021. Kongres Partai Komunis China ini digadang-gadang bakal jadi ajang penentuan pengganti Li sebagai perdana menteri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebagaimana dilansir Reuters, beberapa orang yang dikabarkan menjadi kandidat yakni Wang Yang, Hu Chunhua, Li Qiang, dan Han Zheng.
Di sisi lain, kedudukan Li sebagai perdana menteri berlangsung di bawah bayang-bayang Presiden Xi Jinping.
ABC News melaporkan Xi dikenal dengan kontrol luasnya di pemerintahan dalam negeri dan dorongannya kepada China yang lebih agresif dalam dunia internasional.
Pengamat dari Universitas California San Diego, Victor Shih, menilai tindakan Xi tersebut membuat Li memiliki sedikit otonomi untuk bisa menetapkan agenda pemerintahannya sendiri.
"Kelompok pemimpin yang diketuai oleh Xi Jinping telah menetapkan agenda secara luas. Dewan Negara kemudian menjadi badan implementasi ketimbang badan pembuat kebijakan," kata Shih.
Terlepas dari itu semua, apa tugas perdana menteri China?
Berdasarkan situs resmi pemerintah China, perdana menteri bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan Dewan Negara.
Selain itu, perdana menteri bertugas mengarahkan kinerja Dewan Negara.
Dengan demikian, PM China lebih fokus untuk mengurusi masalah-masalah dalam negeri China membantu Presiden China.
Dewan Negara sendiri adalah badan administratif tertinggi dalam kekuatan negara. Badan tersebut merupakan badan tertinggi administrasi negara.
Beberapa tugas Dewan Negara yakni "untuk mengadopsi tindakan administratif, memberlakukan peraturan administratif, dan mengeluarkan keputusan dan perintah sesuai dengan Konstitusi dan undang-undang lainnya."
Badan itu juga bertugas menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan ekonomi dan sosial nasional, serta APBN.
Selain itu, Dewan Negara bertugas membangun hubungan luar negeri, dan menyepakati perjanjian serta kerja sama dengan negara lain.
Mereka juga harus melindungi hak dan kepentingan warga negara China yang berada di luar negeri, pun warga China yang baru kembali dari negara asing.
Badan itu juga harus melindungi hak dan kewajiban keluarga warga negara China yang berada di luar negeri.
(pwn/bac)