Presiden Baru Peru Minta Percepat Pemilu 2 Tahun Buntut Kisruh Politik

Presiden baru Peru, Dina Boluarte, meminta pemilihan umum digelar dua tahun lebih cepat imbas tujuh orang tewas selama demonstrasi menolak pemakzulan pendahulunya, eks Presiden Pedro Castillo.

Boluarte mengusulkan memajukan gelaran pemilu berikutnya dari 2026 ke 2024 kepada parlemen. Hal itu dilakukan setelah para warga memprotes penggulingan Pedro Castillo dari tampuk pimpinan hingga demonstrasi berujung rusuh dan sejauh ini menewaskan tujuh orang.

Lihat Juga : Siarkan Kemenangan Maroko di Piala Dunia, Direktur TV Aljazair Dipecat

Kongres Peru memakzulkan Castillo karena mencoba membubarkan parlemen demi mencegah pemungutan suara terkait pemakzulan dirinya. Setelah dimakzulkan, Castillo pun dijebloskan ke penjara.

Para pendukung Castillo tidak terima. Mereka turun ke jalan dan menuntut pemilihan umum segera dilakukan. Sejumlah demonstran juga menyerukan agar Castillo dibebaskan.

Warga yang melakukan protes pun bentrok dengan aparat setelah dua hari berunjuk rasa. Kepala kantor ombudsman Peru, Eliana Revolar, mengatakan tujuh orang tewas dalam bentrokan tersebut. Para pedemo yang meninggal dunia dikabarkan tewas karena ditembak aparat.

[Gambas:Video CNN]

Pihak berwenang pada Senin melaporkan korban tewas itu termasuk seorang remaja usia 16 dan dua remaja usia 18 tahun.

"Ini benar-benar kematian yang seharusnya tidak terjadi," kata Revollar, seperti dikutip Reuters, Selasa (13/12).

Dalam aksi itu, setidaknya 32 warga sipil dan 24 polisi juga dikabarkan terluka.

Sementara itu, Castillo sejauh ini menyatakan bahwa pemilihan Boluarte sebagai presiden baru merupakan sebuah "permainan kotor". Dia juga menyebut hal tersebut sebagai "perampasan kekuasaan" dan menyerukan agar majelis mengatur ulang konstitusi negara.

Castillo juga menegaskan dia tidak akan mundur dari jabatan meski telah dicopot secara sah.

Sebelum protes terjadi, Castillo sendiri menjabat sebagai Presiden didampingi dengan Boluarte sebagai wakilnya.

Selama memimpin, ia menghadapi serangkaian penyelidikan penyalahgunaan wewenang dan menghadapi lima penyelidikan kriminal.

Beberapa di antaranya yakni dituding mendalangi skema korupsi saat menjabat dan memimpin jaringan kriminal yang mengganggu instansi pemerintah.