Mengurai Faktor di Balik Lonjakan Covid China yang Buat Dunia Khawatir
CNN Indonesia
Jumat, 30 Des 2022 18:24 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Antrean pasien di salah satu rumah sakit di Beijing yang diyakini terkait dengan lonjakan Covid-19 di China, 27 Desember 2022. (REUTERS/CHINA DAILY)
Jakarta, CNN Indonesia --
Jelang akhir 2022, China dilaporkan tengah mengalami lonjakan kasus virus coronatak lama setelah melonggarkan strategi ketat Nol-Covid.
Pekan lalu sejumlah media asing seperti CNN, Financial Times, dan Bloomberg bahkan menuliskan selama 20 hari pertama Desember 2022 setidaknya 250 juta penduduk China diduga terpapar Covid-19.
Namun, jumlah itu berbanding terbalik dengan laporan resmi pemerintah China. Komisi Kesehatan Nasional (NHC) melaporkan sepanjang Desember 2022 hanya 62.592 kasus dan delapan kematian terkait virus corona di China.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di luar itu, banyak pihak yang meragukan data resmi pemerintah mengingat rumah sakit sempat kewalahan dan berjejer jenazah diduga terinfeksi Covid-19 di krematorium.
Di salah satu provinsi China, Zhejiang, juga tengah berjuang melawan sekitar satu juta infeksi Covid-19 setiap hari. Jumlah ini disebut akan berlipat ganda di masa mendatang.
Walhasil, sejumlah negara di dunia baik barat hingga Asia lantas memberlakukan pengawasan ketat bagi para pelaku perjalanan atau pelancong dari China yang tiba di negara masing-masing. Beberapa yang telah menelurkan aturan protokol dan pengawasan ketat itu adalah Amerika Serikat, Jepang, Italia, Malaysia, dan India.
Terlepas dari itu, mengapa kasus Covid-19 di China melonjak jelang akhir 2022 ini?
Eks direktur penyakit menular Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Asia Tenggara Tjandra Yoga Aditama mengatakan ada sejumlah faktor yang memengaruhi hal tersebut.
Tjandra membandingkan jumlah kasus di China dengan angka vaksinasi yang mencapai 89 persen.
"Efikasi vaksin mungkin sudah turun. Mungkin saja ada varian atau sub varian baru yang dapat menghindar dari proteksi vaksin," kata Tjandra saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (29/12).
Menurutnya tak menutup kemungkinan pula lonjakan penularan Covid-19 terjadi saat China mulai melonggarkan aturan.
"Walaupun cakupan vaksinasi tinggi maka penularan dapat tetap terjadi, apalagi kebijakan amat ketat dengan zero covid dan sekarang jadi longgar," ujar Tjandra.
Pakar ilmu kesehatan masyarakat Dicky Budiman juga menilai angka kasus yang tinggi di China karena angka vaksinasi terhadap orang-orang lanjut usia, selaku kelompok rentan, dinilai rendah. Epidemiolog yang berbasis di Australia itu merujuk pada data yang ada sekitar 40 juta lansia di atas 80 tahun belum divaksin.
"Itu yang membuat situasi China menjadi rawan, ditambah bahwa turunan dari sub Omicron, termasuk BF.7, semakin menunjukkan kemampuan menurunkan efikasi vaksin," tutur Dicky kepada CNNIndonesia.com, Kamis.
Media massa yang berbasis di Inggris, The Guardianmelaporkan China selama ini hanya memprioritaskan vaksin untuk kelompok remaja hingga dewasa. Sejak awal pandemi Covid-19 hingga November 2021, pemerintah China di bawah Kepresidenan Xi Jinping tidak menganjurkan vaksinasi kepada orang-orang lansia itu.
Para lansia justru 'ditakut-takuti' dengan efek samping vaksin. 'Propaganda' itu kemudian berhasil membuat mereka skeptis dengan inokulasi.
Selain itu, Beijing juga menolak keras vaksin mRNA buatan Barat. Vaksin tersebut padahal dianggap lebih efektif ketimbang vaksin buatan China.
Dicky menduga penolakan vaksin berdasarkan tempat produksi itu sejauh ini masih berdasarkan sensitivitas ideologi saja.
"Orang yang mendapat booster tadi dengan Sinovac, mereka ini tidak mau memakai vaksin barat karena alasan politis lain, bukan ilmiah, itu yang membuat [efikasi vaksin] rendah tidak mampu memproteksi serangan sub varian baru," kata Dicky lagi.
Dicky juga menyinggung soal Nol Covid yang dianggap tak tepat mengatasi penyebaran virus corona.
Menurut dia, strategi ketat tersebut berdampak terhadap hybrid immunity atau kombinasi kekebalan alami dan kekebalan vaksin yang rendah. Pada akhirnya, ini mempengaruhi tingkat kematian dan keparahan penyakit.
"Hybrid immunity itu setara dengan vaksin booster Pfizer," ujar Dicky.
Epidemiolog asal Indonesia itu juga memperkirakan pemerintah Beijing sudah bisa menghitung dalam beberapa bulan mendatang penambahan kasus di China nyaris satu miliar.
"Pemerintah China sudah bisa menghitung bahwa ini akan, bahkan mendekati 800 juta terinfeksi [Covid-19] dalam dua atau tiga bulan."
Kenaikan kasus Covid-19 di China membuat sejumlah khawatir akan mutasi virus baru.
"Fakta bahwa 1,4 miliar orang tiba-tiba terpapar SARS-CoV-2 jelas menciptakan kondisi yang rawan munculnya varian baru," kata pakar kesehatan dari Institut Kesehatan Global di Universitas Jenewa, Antoine Flauhaul, dikutip dariJapantimes.
Pakar kesehatan lain juga mengatakan China bisa menjadi tempat berkembang biak yang potensial bagi virus.
Baca halaman selanjutnya.
Di tengah krisis lonjakan Covid-19 di China, Dicky menilai pemerintahan Xi Jinping bisa merespons situasi dengan mempercepat vaksinasi booster mRNA terutama terhadap kelompok rentan. Ia juga menyarankan Beijing menyiapkan langkah lain dengan menyediakan obat antiviral.
"Ini bisa setidaknya mengurangi kematian atau keparahan," lanjut Dicky.
Dicky juga mengatakan China perlu membangun fasilitas dukungan untuk masyarakat yang perlu menjalani karantina secara mandiri. Ini bisa membantu menangani situasi di masa mendatang jika kasus terus melonjak.
China terus dihadapkan dengan gelombang Covid-19 terutama sejak pemerintahan Presiden Xi Jinping mencabut aturan lockdown ketat imbas protes warga yang merasa frustrasi.
Sejumlah ahli menganggap keputusan Xi itu menjadi bumerang lantaran dilakukan mendadak dan tanpa persiapan soal pencegahan penularan Covid-19 setelah pembatasan lockdown dicabut.
Sejauh ini, China belum mengeluarkan data resmi soal total jumlah kasus Covid-19 terbaru. Otoritas China bahkan berhenti melaporkan kasus harian Covid-19 di tengah lonjakan saat ini.
Di sisi lain, WHO hingga AS mendesak China untuk transparan soal jumlah kasus Covid-19 dan situasi secara menyeluruh di Negeri Tirai Bambu.
Sebab, rumah sakit hingga tempat krematorium jenazah di China dilaporkan mulai kewalahan menangani lonjakan pasien dan jenazah Covid-19 yang menumpuk.
Laporan internal otoritas China yang bocor ke media bahkan memaparkan ada sekitar lebih dari 250 juta kasus Covid-19 di Negeri Tirai Bambu selama dua pekan pertama Desember ini.
Sebelumnya, Presiden China Xi Jinping mengakui soal tsunami Covid-19 baru yang tengah dihadapi negaranya dan mendesak para pejabat mengambil langkah lebih cepat untuk melindungi warga.
"Saat ini, pengendalian dan pencegahan Covid-19 di China tengah menghadapi situasi dan tanggung jawab baru," kata Xi dalam sebuah pemaparan kepada pejabat China yang disiarkan lembaga penyiaran negara China, CCTV, Senin (26/12).
"Kita harus meluncurkan kampanye kesehatan patriotik dengan lebih terarah dan tepat sasaran, perkuat garis pertahanan komunitas untuk pencegahan dan pengendalian epidemi, dan lindungi kehidupan, keselamatan,d an kesehatan masyarakat secara efektif," imbuhnya.
Kemudian pada Rabu (28/12), mengutip dari Xinhua, China mengumumkan akan menurunkan manajemen penanganan Covid-19 mulai 8 Januari nanti jadi penanganan infeksi Kelas B. Sebelumnya, kasus Covid ditangani lebih serius dengan klasifikasi infeksi Kelas A.
Deputi Komisi Kesehatan Nasional China (NHC) Li Bin mengatakan ada berbagai faktor yang membuat negaranya melakukan penyesuaian terbaru dalam penanganan Covid-19.
"Saat ini, dengan mutasi virus, perubahan situasi epidemi, masifnya vaksinasi, dan akumulasi pengalaman dalam pencegahan dan pengendalian, maka pencegahan dan pengendalian epidemi China telah memasuki tahap baru," kata Li.
Li menegaskan perubahan cara penanganan itu bukan berarti China membiarkan virus itu merebak bebas begitu saja tanpa tindakan pencegahan dan pengendalian.
Sebaliknya, klaim dia, "China akan terus meningkatkan manajemen, layanan, dan jaminan."
Jelang akhir 2022, China dilaporkan tengah mengalami lonjakan kasus virus coronatak lama setelah melonggarkan strategi ketat Nol-Covid.
Pekan lalu sejumlah media asing seperti CNN, Financial Times, dan Bloomberg bahkan menuliskan selama 20 hari pertama Desember 2022 setidaknya 250 juta penduduk China diduga terpapar Covid-19.
Namun, jumlah itu berbanding terbalik dengan laporan resmi pemerintah China. Komisi Kesehatan Nasional (NHC) melaporkan sepanjang Desember 2022 hanya 62.592 kasus dan delapan kematian terkait virus corona di China.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di luar itu, banyak pihak yang meragukan data resmi pemerintah mengingat rumah sakit sempat kewalahan dan berjejer jenazah diduga terinfeksi Covid-19 di krematorium.
Di salah satu provinsi China, Zhejiang, juga tengah berjuang melawan sekitar satu juta infeksi Covid-19 setiap hari. Jumlah ini disebut akan berlipat ganda di masa mendatang.
Walhasil, sejumlah negara di dunia baik barat hingga Asia lantas memberlakukan pengawasan ketat bagi para pelaku perjalanan atau pelancong dari China yang tiba di negara masing-masing. Beberapa yang telah menelurkan aturan protokol dan pengawasan ketat itu adalah Amerika Serikat, Jepang, Italia, Malaysia, dan India.
Terlepas dari itu, mengapa kasus Covid-19 di China melonjak jelang akhir 2022 ini?
Eks direktur penyakit menular Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Asia Tenggara Tjandra Yoga Aditama mengatakan ada sejumlah faktor yang memengaruhi hal tersebut.
Tjandra membandingkan jumlah kasus di China dengan angka vaksinasi yang mencapai 89 persen.
"Efikasi vaksin mungkin sudah turun. Mungkin saja ada varian atau sub varian baru yang dapat menghindar dari proteksi vaksin," kata Tjandra saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (29/12).
Menurutnya tak menutup kemungkinan pula lonjakan penularan Covid-19 terjadi saat China mulai melonggarkan aturan.
"Walaupun cakupan vaksinasi tinggi maka penularan dapat tetap terjadi, apalagi kebijakan amat ketat dengan zero covid dan sekarang jadi longgar," ujar Tjandra.
Pakar ilmu kesehatan masyarakat Dicky Budiman juga menilai angka kasus yang tinggi di China karena angka vaksinasi terhadap orang-orang lanjut usia, selaku kelompok rentan, dinilai rendah. Epidemiolog yang berbasis di Australia itu merujuk pada data yang ada sekitar 40 juta lansia di atas 80 tahun belum divaksin.
"Itu yang membuat situasi China menjadi rawan, ditambah bahwa turunan dari sub Omicron, termasuk BF.7, semakin menunjukkan kemampuan menurunkan efikasi vaksin," tutur Dicky kepada CNNIndonesia.com, Kamis.
Media massa yang berbasis di Inggris, The Guardianmelaporkan China selama ini hanya memprioritaskan vaksin untuk kelompok remaja hingga dewasa. Sejak awal pandemi Covid-19 hingga November 2021, pemerintah China di bawah Kepresidenan Xi Jinping tidak menganjurkan vaksinasi kepada orang-orang lansia itu.
Para lansia justru 'ditakut-takuti' dengan efek samping vaksin. 'Propaganda' itu kemudian berhasil membuat mereka skeptis dengan inokulasi.
Selain itu, Beijing juga menolak keras vaksin mRNA buatan Barat. Vaksin tersebut padahal dianggap lebih efektif ketimbang vaksin buatan China.
Dicky menduga penolakan vaksin berdasarkan tempat produksi itu sejauh ini masih berdasarkan sensitivitas ideologi saja.
"Orang yang mendapat booster tadi dengan Sinovac, mereka ini tidak mau memakai vaksin barat karena alasan politis lain, bukan ilmiah, itu yang membuat [efikasi vaksin] rendah tidak mampu memproteksi serangan sub varian baru," kata Dicky lagi.
Dicky juga menyinggung soal Nol Covid yang dianggap tak tepat mengatasi penyebaran virus corona.
Menurut dia, strategi ketat tersebut berdampak terhadap hybrid immunity atau kombinasi kekebalan alami dan kekebalan vaksin yang rendah. Pada akhirnya, ini mempengaruhi tingkat kematian dan keparahan penyakit.
"Hybrid immunity itu setara dengan vaksin booster Pfizer," ujar Dicky.
Epidemiolog asal Indonesia itu juga memperkirakan pemerintah Beijing sudah bisa menghitung dalam beberapa bulan mendatang penambahan kasus di China nyaris satu miliar.
"Pemerintah China sudah bisa menghitung bahwa ini akan, bahkan mendekati 800 juta terinfeksi [Covid-19] dalam dua atau tiga bulan."
Kenaikan kasus Covid-19 di China membuat sejumlah khawatir akan mutasi virus baru.
"Fakta bahwa 1,4 miliar orang tiba-tiba terpapar SARS-CoV-2 jelas menciptakan kondisi yang rawan munculnya varian baru," kata pakar kesehatan dari Institut Kesehatan Global di Universitas Jenewa, Antoine Flauhaul, dikutip dariJapantimes.
Pakar kesehatan lain juga mengatakan China bisa menjadi tempat berkembang biak yang potensial bagi virus.
Baca halaman selanjutnya.
Apa yang harus dilakukan China soal Lonjakan Covid Kekinian?
China dalam beberapa waktu terakhir disebut tengah mengalami lonjakan kasus Covid-19 lagi. (REUTERS/CHINA DAILY)
Di tengah krisis lonjakan Covid-19 di China, Dicky menilai pemerintahan Xi Jinping bisa merespons situasi dengan mempercepat vaksinasi booster mRNA terutama terhadap kelompok rentan. Ia juga menyarankan Beijing menyiapkan langkah lain dengan menyediakan obat antiviral.
"Ini bisa setidaknya mengurangi kematian atau keparahan," lanjut Dicky.
Dicky juga mengatakan China perlu membangun fasilitas dukungan untuk masyarakat yang perlu menjalani karantina secara mandiri. Ini bisa membantu menangani situasi di masa mendatang jika kasus terus melonjak.
China terus dihadapkan dengan gelombang Covid-19 terutama sejak pemerintahan Presiden Xi Jinping mencabut aturan lockdown ketat imbas protes warga yang merasa frustrasi.
Sejumlah ahli menganggap keputusan Xi itu menjadi bumerang lantaran dilakukan mendadak dan tanpa persiapan soal pencegahan penularan Covid-19 setelah pembatasan lockdown dicabut.
Sejauh ini, China belum mengeluarkan data resmi soal total jumlah kasus Covid-19 terbaru. Otoritas China bahkan berhenti melaporkan kasus harian Covid-19 di tengah lonjakan saat ini.
Di sisi lain, WHO hingga AS mendesak China untuk transparan soal jumlah kasus Covid-19 dan situasi secara menyeluruh di Negeri Tirai Bambu.
Sebab, rumah sakit hingga tempat krematorium jenazah di China dilaporkan mulai kewalahan menangani lonjakan pasien dan jenazah Covid-19 yang menumpuk.
Laporan internal otoritas China yang bocor ke media bahkan memaparkan ada sekitar lebih dari 250 juta kasus Covid-19 di Negeri Tirai Bambu selama dua pekan pertama Desember ini.
Sebelumnya, Presiden China Xi Jinping mengakui soal tsunami Covid-19 baru yang tengah dihadapi negaranya dan mendesak para pejabat mengambil langkah lebih cepat untuk melindungi warga.
"Saat ini, pengendalian dan pencegahan Covid-19 di China tengah menghadapi situasi dan tanggung jawab baru," kata Xi dalam sebuah pemaparan kepada pejabat China yang disiarkan lembaga penyiaran negara China, CCTV, Senin (26/12).
"Kita harus meluncurkan kampanye kesehatan patriotik dengan lebih terarah dan tepat sasaran, perkuat garis pertahanan komunitas untuk pencegahan dan pengendalian epidemi, dan lindungi kehidupan, keselamatan,d an kesehatan masyarakat secara efektif," imbuhnya.
Kemudian pada Rabu (28/12), mengutip dari Xinhua, China mengumumkan akan menurunkan manajemen penanganan Covid-19 mulai 8 Januari nanti jadi penanganan infeksi Kelas B. Sebelumnya, kasus Covid ditangani lebih serius dengan klasifikasi infeksi Kelas A.
Deputi Komisi Kesehatan Nasional China (NHC) Li Bin mengatakan ada berbagai faktor yang membuat negaranya melakukan penyesuaian terbaru dalam penanganan Covid-19.
"Saat ini, dengan mutasi virus, perubahan situasi epidemi, masifnya vaksinasi, dan akumulasi pengalaman dalam pencegahan dan pengendalian, maka pencegahan dan pengendalian epidemi China telah memasuki tahap baru," kata Li.
Li menegaskan perubahan cara penanganan itu bukan berarti China membiarkan virus itu merebak bebas begitu saja tanpa tindakan pencegahan dan pengendalian.
Sebaliknya, klaim dia, "China akan terus meningkatkan manajemen, layanan, dan jaminan."
