India Blokir Film Dokumenter BBC soal PM Modi dalam Kerusuhan Gujarat

CNN Indonesia
Senin, 23 Jan 2023 12:33 WIB
India memblokir penayangan film dokumenter BBC tentang kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi selama kerusuhan Gujarat 2002.
India memblokir penayangan film dokumenter BBC tentang kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi selama kerusuhan Gujarat pada 2002. (Lillian SUWANRUMPHA / AFP).
Jakarta, CNN Indonesia --

India memblokir penayangan film dokumenter BBC tentang kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi selama kerusuhan Gujarat pada 2002.

Melansir Reuters, Senin (23/1), Penasihat Pemerintah Kanchan Gupta mengatakan meski BBC belum menayangkan film dokumenter tersebut di India, video sudah beredar di YouTube.

Oleh karena itu, pemerintah India mengeluarkan perintah kepada YouTube untuk memblokir unggahan video tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, pemerintah juga meminta Twitter untuk memblokir lebih dari 50 tweet yang terhubung ke film dokumenter tersebut. Pihak YouTube dan Twitter pun telah mematuhi arahan tersebut.

Pekan lalu, seorang juru bicara kementerian luar negeri India menyebut film dokumenter BBC sebagai 'karya propaganda' yang dimaksudkan untuk mendorong narasi yang didiskreditkan.

Modi adalah menteri utama negara bagian barat Gujarat ketika dilanda kerusuhan komunal yang menewaskan lebih dari 1.000 orang. Menurut perhitungan pemerintah, kebanyakan korban tewas adalah muslim.

Sementara, aktivis hak asasi manusia (HAM) memperkirakan jumlah korban tewas setidaknya dua kali lipat dari hitungan pemerintah.

Modi membantah tudingan gagal menghentikan kerusuhan. Sebuah tim investigasi khusus yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung untuk menyelidiki peran Modi dan lainnya dalam kekerasan tersebut.

Tim investigasi itu mengatakan dalam laporan setebal 541 halaman pada 2012, mereka tidak dapat menemukan bukti untuk menuntut Modi.

Modi diangkat sebagai calon perdana menteri dari partainya, Partai Bharatiya Janata nasionalis Hindu, pada 2013. Ia pun memenangkan pemilihan umum pada 2014 dan dilanjutkan pada 2019.

(mrh/sfr)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER