Jokowi ke Singapura Pastikan 3 Perjanjian, Ada soal Ruang Kendali FIR

Presiden Indonesia Joko Widodo membahas tindak lanjut tiga perjanjian termasuk soal ruang kendali udara (FIR) saat bertemu Perdana Menteri Lee Hsien Loong di Singapura, Kamis (16/3).

Dalam pertemuan kali ini, mereka membahas kerja sama di berbagai bidang.

Lihat Juga : Palestina soal Tim U-20 Israel Main di RI: FIFA Punya Aturan Sendiri

"Di bidang politik hukum dan keamanan ratifikasi ada tiga yang telah diselesaikan yaitu persetujuan FIR, perjanjian ekstradisi, dan perjanjian kerja sama pertahanan," kata Jokowi saat konferensi pers bersama Lee.

Untuk memperkuat implementasi ketiga perjanjian tersebut, kedua pemimpin itu setuju segera memperbarui kesepakatan antara kejaksaan, dan menyelesaikan nota kesepahaman (MoU) antara kepolisian.

[Gambas:Video CNN]

"Untuk pemberantasan kejahatan lintas batas dan membentuk Defence Cooperation Committee dan membuat aturan teknis pelaksanaan terkait perjanjian FIR, pertahanan dan ekstradisi," lanjut Jokowi.

RI dan Singapura menyepakati pembagian wilayah udara pada 2022 lalu. Dalam kesepakatan itu, ruang lingkup FIR Indonesia akan mencakup seluruh teritorial RI terutama di Natuna dan Riau.

Lihat Juga : ANALISIS AUKUS Siap Melejit, Apakah Posisi Indonesia Terjepit?

Kesepakatan itu dianggap pencapaian signifikan. Indonesia telah membujuk Singapura untuk memberikan kendali ruang udara di kawasan tersebut sejak medio 1990-an.

Namun, beberapa pengamat tak menganggap pencapaian tersebut bukan hak signifikan. Sebab, Indonesia masih memberikan delegasi pelayanan jasa penerbangan ke otoritas penerbangan Singapura di area tertentu di Kepulauan Riau dengan ketinggian 0-37 ribu kaki.

Indonesia hanya mengendalikan ruang udara mulai 37 ribu kaki ke atas di kawasan tersebut. Sementara itu, penerbangan komersial beroperasi 31 ribu hingga 38 ribu kaki.

Lihat Juga : Palestina Buka Suara soal Timnas Israel U-20 Akan Main di Indonesia

Menurut laporan The Star, Singapura dan Indonesia masih harus bersama-sama meminta persetujuan dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional untuk pengaturan di bawah perjanjian wilayah informasi penerbangan.

Jika sudah disetujui, perjanjian tersebut bisa berlaku secara bersamaan di tanggal yang disepakati bersama.