Pekan lalu, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) merilis surat perintah penangkapan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin.
ICC menuding Putin dan Komisaris Hak untuk Anak di Kremlin Maria Lvova-Belova memindahkan secara paksa dan mendeportasi anak-anak Ukraina ke Rusia. Menurut mereka tindakan ini bagian dari kejahatan perang.
Pengumuman itu lantas menggemparkan anggota ICC bahkan dunia di tengah invasi Rusia yang masih berlanjut di Ukraina.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lantas, bagaimana dampak surat perintah penangkapan ini terhadap perang di Ukraina?
Senior Program Officer di lembaga Institut Perdamaian Amerika Serikat (United States Institution of Peace/USIP) sekaligus pengacara, Lauren Baillie, mengatakan penerbitan surat itu merupakan langkah maju yang signifikan untuk pertanggungjawaban internasional atas invasi Rusia di Ukraina.
"Sangat penting bagi masyarakat internasional untuk terus menagih pertanggungjawaban kejahatan agresi," kata Baillie dalam situs resmi USIP.
Ia kemudian menyinggung soal rencana pembentukan pengadilan khusus untuk menangani kejahatan perang Rusia selama invasi di Ukraina.
Sejauh ini, gagasan pengadilan khusus menuai pro-kontra. Beberapa negara maju, termasuk Inggris, menolak rencana tersebut.
"Ada kemungkinan anggota komunitas internasional menganggap surat perintah penangkapan cukup untuk meminta pertanggungjawaban Putin," ujar Baillie.
Namun, menurut dia kejahatan agresi berada di luar jalur penyelidikan ICC. Dengan demikian, saat komunitas internasional menyambut pengumuman perintah penangkapan ini, mereka juga harus mendesak dukungan khusus untuk pengadilan khusus.
"Ini untuk memastikan bahwa para pemimpin Rusia dimintai pertanggungjawaban atas seluruh kejahatan yang dilakukan," ucap Baillie.
Selain itu, ia menilai dakwaan yang diberikan ICC terhadap Putin dan Lvova-Belova bisa menjadi indikasi terhadap kekuatan bukti terkait kejahatan perang.
ICC menganggap pemindahan paksa anak-anak Ukraina ke Rusia sebagai salah satu dugaan kejahatan perang. Sejak invasi dimulai, setidaknya 6.000 anak-anak Ukraina telah dipindahkan secara paksa ke negaranya.
(isa/asa)