Serikat pekerja terbesar Israel, Histadrut, mengancam bakal mogok kerja besar-besaran jika pemerintah tetap merombak sistem peradilan, yang saat ini memicu demo warga.
Pemimpin Histadrut, Arnon Bar-David, mengultimatum pemerintah Israel untuk segera memberikan pernyataan bahwa rencana amandemen tersebut dibatalkan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kembalikan kewarasan negara. Jika Anda tidak mengumumkan dalam konferensi pers hari ini bahwa Anda berubah pikiran, kami akan mogok kerja," kata Bar-David seperti dikutip Reuters.
Serikat pekerja mendesak hal ini seiring dengan demo warga yang saat ini pecah di sejumlah wilayah Israel. Puluhan ribu warga berdemo di kota-kota besar seperti Tel Aviv hingga di depan rumah pribadi Netanyahu di Yerusalem.
Demo terjadi sehari setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Gallant dipecat usai menolak rencana amandemen sistem peradilan Israel.
Gallant merupakan anggota partai tempat Netanyahu bernaung, Partai Likud. Ia juga dikenal sebagai sekutu setia Netanyahu.
Namun, ia menolak rencana perombakan peradilan yang diinisiasi oleh pemerintahan Netanyahu.
Netanyahu sendiri berencana untuk merombak sistem peradilan dengan memberikan kendali lebih banyak kepada politikus, dan mengerdilkan peran Mahkamah Agung.
Sejumlah sekutu utama Israel, termasuk Amerika Serikat, sampai-sampai mempertanyakan langkah Netanyahu ini.
"Keretakan sosial yang berkembang membuat (tentara) dan badan-badan keamanan bisa masuk. Ini adalah ancaman yang jelas, langsung, dan nyata terhadap keamanan Israel," kata Gallant.
"Saya berkomitmen pada nilai-nilai Likud dan menempatkan Israel di atas segalanya, tetapi perubahan besar di tingkat nasional harus dilakukan melalui musyawarah dan dialog."
Terkait amandemen ini, Netanyahu sebelumnya dikabarkan bakal memberikan pernyataan soal ini pada hari ini, Senin. Namun, dia menunda pengumuman tersebut usai demo meledak di berbagai penjuru.
(isa/bac)