Ada apa di balik konflik di Sudan. Foto: REUTERS/MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
Jakarta, CNN Indonesia --
Sebanyak 56 orang tewas dalam bentrokan antara militer Sudan dan pasukan paramiliter utama, yang terjadi sejak Sabtu (15/4).
Bentrokan pecah di tengah perebutan kekuasaan antara dua faksi utama rezim militer Sudan.
Militer Sudan berada di bawah kekuasaan penguasa de facto, Abdel Fattah al-Burhan. Sementara pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF), ada dalam kendali mantan panglima perang, Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, yang juga dikenal sebagai Hemedti.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dilansir dari The Guardian, perebutan kekuasaan di Sudan telah berakar sejak sebelum pemberontakan tahun 2019, yang menggulingkan pemimpin diktator Omar al-Bashir.
Pasca jatuhnya Bashir, upaya Sudan untuk beralih menjadi pemerintahan sipil yang demokratis terus mengalami hambatan. Persaingan dan kekerasan demi merebut kekuasaan tidak terhindarkan.
Para diplomat di Khartoum (ibu kota Sudan), telah memperingatkan sejak awal 2022 bahwa pecahnya kekerasan antara dua faksi militer bisa pecah kapan saja.
Pada tahun 2013, Bashir mengubah Janjaweed menjadi pasukan paramiliter semi-terorganisir, bahkan memberi pangkat militer kepada para pemimpin mereka sebelum dikerahkan ke pemberontakan Darfur Selatan.
Tak hanya itu, pasukan paramiliter Janjaweed juga dikirim untuk berperang di Yaman dan Libya.
Pada 2019, RSF yang dipimpin Hemedti dan pasukan militer negara di bawah kendali Abdel Fattah al-Burhan, bersekongkol menggulingkan Bashir.
RSF kemudian membubarkan aksi damai di depan markas militer di Khartoum, hingga menewaskan ratusan orang dan memperkosa puluhan korban lainnya.
Pasca pelengseran Bashir, kesepakatan pembagian kekuasaan yang seharusnya membawa transisi menuju pemerintahan demokratis, justru diinterupsi oleh kudeta pada Oktober 2021.
Kudeta tersebut membuat militer Sudan kembali memegang kendali, meski terus menghadapi protes yang memperparah kondisi ekonomi negara.
Akhirnya, Hemedti yang mendukung rencana transisi pemerintah demokratis, semakin terlibat ketegangan dengan Burhan dan pasukan militernya.
Penyebab utama ketegangan di Sudan sejak pemberontakan adalah tuntutan masyarakat sipil untuk pengawasan militer dan integrasi RSF ke dalam angkatan bersenjata Sudan.
Warga sipil juga menuntut keadilan atas pembunuhan terhadap pengunjuk rasa pro-demokrasi pada Juni 2019, yang melibatkan pasukan militer. Para aktivis dan kelompok sipil tak terima dengan berbagai penundaan penyelidikan resmi.
Mereka juga menginginkan keadilan bagi 125 orang yang dibunuh oleh militer dalam aksi protes, sejak kudeta tahun 2021 lalu.
Sudan adalah wilayah yang berbatasan dengan Laut Merah. Lokasinya yang strategis dan kekayaan di bidang pertanian telah menarik permainan kekuatan regional.
Hal ini semakin menyulitkan pemerintah Sudan untuk melakukan transisi dari militer ke pemerintahan yang dipimpin sipil.
Beberapa negara tetangga Sudan seperti Ethiopia, Chad, dan Sudan Selatan, juga terdampak pergolakan dan konflik politik ini.
Dimensi geopolitik utama pun berperan dalam konflik Sudan. Rusia, Amerika Serikat, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan negara kekuatan lainnya juga diduga berusaha mendapatkan pengaruhnya di Sudan.
Negara-negara Barat khawatir mengenai potensi pangkalan Rusia di Laut Merah, yang dinyatakan terbuka oleh para pemimpin militer di Sudan.
Sebanyak 56 orang tewas dalam bentrokan antara militer Sudan dan pasukan paramiliter utama, yang terjadi sejak Sabtu (15/4).
Bentrokan pecah di tengah perebutan kekuasaan antara dua faksi utama rezim militer Sudan.
Militer Sudan berada di bawah kekuasaan penguasa de facto, Abdel Fattah al-Burhan. Sementara pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF), ada dalam kendali mantan panglima perang, Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo, yang juga dikenal sebagai Hemedti.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dilansir dari The Guardian, perebutan kekuasaan di Sudan telah berakar sejak sebelum pemberontakan tahun 2019, yang menggulingkan pemimpin diktator Omar al-Bashir.
Pasca jatuhnya Bashir, upaya Sudan untuk beralih menjadi pemerintahan sipil yang demokratis terus mengalami hambatan. Persaingan dan kekerasan demi merebut kekuasaan tidak terhindarkan.
Para diplomat di Khartoum (ibu kota Sudan), telah memperingatkan sejak awal 2022 bahwa pecahnya kekerasan antara dua faksi militer bisa pecah kapan saja.
Pada tahun 2013, Bashir mengubah Janjaweed menjadi pasukan paramiliter semi-terorganisir, bahkan memberi pangkat militer kepada para pemimpin mereka sebelum dikerahkan ke pemberontakan Darfur Selatan.
Tak hanya itu, pasukan paramiliter Janjaweed juga dikirim untuk berperang di Yaman dan Libya.
Pada 2019, RSF yang dipimpin Hemedti dan pasukan militer negara di bawah kendali Abdel Fattah al-Burhan, bersekongkol menggulingkan Bashir.
RSF kemudian membubarkan aksi damai di depan markas militer di Khartoum, hingga menewaskan ratusan orang dan memperkosa puluhan korban lainnya.
Penyebab Berbagai Ketegangan di Sudan
Perang Sudan dipicu perebutan kekuasaan dua faksi militer. Foto: REUTERS/MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
Pasca pelengseran Bashir, kesepakatan pembagian kekuasaan yang seharusnya membawa transisi menuju pemerintahan demokratis, justru diinterupsi oleh kudeta pada Oktober 2021.
Kudeta tersebut membuat militer Sudan kembali memegang kendali, meski terus menghadapi protes yang memperparah kondisi ekonomi negara.
Akhirnya, Hemedti yang mendukung rencana transisi pemerintah demokratis, semakin terlibat ketegangan dengan Burhan dan pasukan militernya.
Penyebab utama ketegangan di Sudan sejak pemberontakan adalah tuntutan masyarakat sipil untuk pengawasan militer dan integrasi RSF ke dalam angkatan bersenjata Sudan.
Warga sipil juga menuntut keadilan atas pembunuhan terhadap pengunjuk rasa pro-demokrasi pada Juni 2019, yang melibatkan pasukan militer. Para aktivis dan kelompok sipil tak terima dengan berbagai penundaan penyelidikan resmi.
Mereka juga menginginkan keadilan bagi 125 orang yang dibunuh oleh militer dalam aksi protes, sejak kudeta tahun 2021 lalu.
Sudan adalah wilayah yang berbatasan dengan Laut Merah. Lokasinya yang strategis dan kekayaan di bidang pertanian telah menarik permainan kekuatan regional.
Hal ini semakin menyulitkan pemerintah Sudan untuk melakukan transisi dari militer ke pemerintahan yang dipimpin sipil.
Beberapa negara tetangga Sudan seperti Ethiopia, Chad, dan Sudan Selatan, juga terdampak pergolakan dan konflik politik ini.
Dimensi geopolitik utama pun berperan dalam konflik Sudan. Rusia, Amerika Serikat, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan negara kekuatan lainnya juga diduga berusaha mendapatkan pengaruhnya di Sudan.
Negara-negara Barat khawatir mengenai potensi pangkalan Rusia di Laut Merah, yang dinyatakan terbuka oleh para pemimpin militer di Sudan.
